Saksi: Tak Ada Aktivitas Pemilihan Tapi Ada Hasil Pencoblosan

Kehebohan terjadi saat sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (12/8/14).

Tim Kuasa Hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menghadirkan saksi guna mengungkap kecurangan yangterjadi pada salah satu distrik di Papua.

Saksi Prabowo-Hatta mengungkapkan bahwa tidak ada aktivitas pemungutan suara saat Pilpres pada 9 Juli 2014 di Kampung Awa Butu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua.

“Tidak ada aktivitas pemilihan, di kampung kami. di Kampung Awa Butu, tidak ada TPS, tidak ada bilik suara,” kata Novela Nalifa, saat bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (12/8/14) seperti dikutip dari ROL..

Ketika Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva menanyakan apakah ada petugas KPPS dan saksi lainnya. “Saya tidak tahu pak, jangan nanya saya. Saya di situ tidak tahu apa-apa karena tidak ada kegiatan pemilu,” kata Novela.

Suasana sidang semakin riuh ketika Hakim Konstitusi Arief Hidayat menanyakan apakah ada kegiatan pemungutan suara di Distrik Paniai Timur, Novela tidak mau menjawab. “Saya tidak mau menjawab, saya hanya mau jawab di Kampung Awa Butu yang lain tanya ke penyelenggara,” katanya.

Atas jawaban ini Arief Hidayat tidak mau melanjutkan pertanyaannya. “Kalau saya lanjutkan bisa kacau ini,” kata Arief.

Saksi lainnya, Dedi Waluyo, mengungkapkan jika di Kabupaten Paniai terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014. “Di Distrik Mafia Barat dan Mafia Timur, itu tidak ada pelaksanaan pemungutan suara tapi saat di rekapitulasi tingkat Provinsi dua distrik tersebut ada hasilnya,” kata Dedi.

Dedi mengungkapkan dalam hasil rekapitulasi tingkat provinsi disebutkan jika perolehan suara pasangan Nomor urut 1 Prabowo-Hatta mendapatkan suara kosong sedangkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan angka 100 persen.

“Saat rekap itu, Distrik Mafia Barat DPT nya 6828. Pasangan nomor 1 mendapatkan nol dan pasangan nomor 2 mendapatkan 6828 suara. Untuk di Distrik Mafia Timur DPT nya 11194, nomor urut 1 mendapatkan suara nol dan dan nomor urut 2 mendapatkan 11194 suara,” ungkapnya.

Ia mengatakan hal tersebut sudah di laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, dan Bawaslu Papua sendiri mengakui jika di 2 distrik yang disebutkan tidak ada pelaksanaan pemungutan suara.

“Bawaslu akhirnya merekomendasikan KPU Papua untuk melakukan pemungutan suara susulan, tapi sampai sekarang tidak ada itu pelaksanaannya,” tandas Dedi.

Pada sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK ini menghadirkan 25 saksi kubu Prabowo-Hatta. (ROL/sbb/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/08/12/55692/saksi-tak-ada-aktivitas-pemilihan-tapi-ada-hasil-pencoblosan

Sidang Sengketa Pilpres, Saksi Akui Coblos Enam Surat Suara

VIVAnews - Sidang sengketa pemilihan presiden semua pihak dikagetkan oleh pengakuan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 3 Desa Babulahusa, Kecamatan Majino, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Satoni. Di ruang sidang ia mengaku di wilayahnya telah dilakukan pencoblosan oleh petugas.

"Saya mencoblos enam surat suara untuk Jokowi karena kita para anggota KPPS sepakat agar tak ada surat suara tersisa saat pencoblosan," katanya, Selasa 12 Agustus 2014.

Satoni, menjelaskan hasil rekapitulasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat 68 suara dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 32 suara. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 100 suara. Jumlah itu menurutnya melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS.

Pencoblosan dilakukan oleh petugas setelah warga meninggalkan TPS. Saksi dari masing-masing pihak hadir, namun tak mengetahui pencoblosan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 3.

Tim hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, mengatakan pengakuan itu membuktikan kecurangan memang terjadi dan melibatkan petugas dari Komisi Pemilihan Umum. Ia meminta KPU jangan menutupi adanya kecurangan terstruktur.

"Ini fakta bahwa penyelenggaraan pemilu masih seperti itu. Semua ini harus diperbaiki ke depan. Ini saya kira yang harus kita minta. KPU harus menerangkan dan mengakui apabila ini benar, jangan mereka tolak seolah-olah tidak ada apa-apa," jelasnya.

Hakim konstitusi Patrialis Akbar juga meminta KPU untuk membuat catatan terkait penyelenggaraan pemilu. "Saya meminta keterangan tertulis dari KPU. Permasalahannya terlalu banyak. Ini untuk pembelajaran ke depan," jelasnya. (ita)

sumber

http://politik.news.viva.co.id/news/read/528221-sidang-sengketa-pilpres--saksi-akui-coblos-enam-surat-suara?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Progres 98 Kembali Datangi KPK Pertanyakan Laporan atas Jokowi

Sejumlah massa yang mengatasnamakan organisasi Progres '98 kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin malam, 11 Agustus 2014. Mereka kembali mempertanyakan mengenai perkembangan laporan mereka terkait Joko Widodo serta Megawati Soekarnoputri.

Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengatakan bahwa pihaknya berniat melakukan aksi damai dengan melakukan aksi menginap di KPK. Hal tersebut bertujuan untuk mendesak gara KPK segera menindaklanjuti laporannya.

"Aksi nginap ke Gedung KPK untuk menuntut lembaga tersebut segera memanggil dan memeriksa Jokowi dan Megawati dalam kasus," kata Faizal di Gedung KPK. Demikian seperti dilaporkan vivanews, Senin (11/8/2014).

Dia menuturkan, sama seperti sebelumnya, yang mereka laporan antara lain adalah kasus rekening Jokowi yang diduga terdapat unsur gratifikasi, kasus korupsi APBD Kota Solo sebesar Rp12,4 miliar saat Jokowi menjabat sebagai Walikota, kasus korupsi pengadaan Transjakarta senilai Rp1,5 triliun, kasus rekening Jokowi di luar negeri senilai US$8 juta serta kasus Megawati dalam skandal BLBI.

"Maka melalui kesempatan ini, Progres 98 mendesak pihak Komisioner KPK bersikap terbuka dan transparan guna menjelaskan kepada publik tentang sejauh mana kasus-kasus dimaksud tidak segera diselesaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK," kata Faizal.

Dia menegaskan aksi yang dilakukannya ini adalah secara damai. Hal itu dilakukan guna memastikan terus mengawal agar benar-benar memproses laporan yang sudah diberikan.

"Guna memastikan bahwa perlunya penuntasan kasus-kasus yang kami adukan dan hingga kini tidak disikapi secara serius oleh KPK," ujar dia.

Kata Jokowi

Jokowi sendiri sudah pernah angkat bicara soal kasus-kasus yang menyangkut namanya, termasuk tudingan korupsi TransJakarta. Ia memang berperan dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tapi saat sudah sampai tahap penggunaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab. Untuk itu, Jokowi mengaku tidak mengawasi satu per satu. Ia memang memberi perintah, tapi jika ada kesalahan penggunaan merupakan inisiatif bawahannya.

"Saya yang nyuruh ke utara tapi kamu nyemplung. Siapa yang salah," ia berasosiasi.

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/progres-98-kembali-datangi-kpk.html

Hamas Apresiasi Kemenangan Erdogan Dalam Pilpres Turki

Gaza - Hamas menyampaikan apresiasi kepada Recep Thayep Erdogan atas kemenangannya dalam pilpres Turki.

“Dari hati dan dengan sepenuh cinta, kami menyampaikan apresiasi kepada tuan Recep Thayep Erdogan atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Turki," tulis anggota Biro Politik Hamas, Izzat Rashiq di laman facebooknya, Senin (11/8).

Rashiq menambahkan, kami merespon dengan perasaan yang sama, saat Erdogan menyatakan, “Hari ini, Kemenangan untuk Al-Quds, Gaza dan Ramallah,” seluruh Palestina mengapresiasi kemenangan ini, apresiasi atas sikap Anda yang murni mendukung persoalan Palestina.

Seperti diberitakan, Perhitungan Dewan Pemilihan Agung (Supreme Election Board/KPU) Turki, menunjukkan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilu pertama kalinya presiden secara langsung. Kemenangan ini memperkuat posisi Erdogan sebagai pemimpin Turki yang sangat kuat. Demikian kantor berita yang dikelola negara Anadolu melaporkan Minggu (10/8).

Dengan 98,75% suara masuk yang sudah dihitung, Erdogan meraih 51,95%, disusul saingan utamanya Ekmeleddin Ihsanoglu 38,34%. Sedangkan kandidat ketiga, Selahattin Demirtas meraih 9,71%.Dengan demikian, Erdogan memenangkan Pilpres dengan satu putaran. Putaran dua yang direncanakan 24 Agustus tidak diperlukan lagi, demikian pengumuman dari KPU Turki.

Minggu (10 Agustus 2014), untuk pertama kalinya rakyat Turki memilih Presiden secara langsung. Pilpres ini diikuti tiga kandidat, Recep Tayyip Erdogan yang diusung Partai Keadilan dan Pembangunan (AK-Parti), Ekmeleddin İhsanoğlu (mantan sekjen OKI yang dicalonkan oleh partai sekuler Republic People’s Party/RPP, dan Nationalist Movement Party/NMP) dan Selahattin Demirtaş (perwakilan suku Kurdi yang merupakan ketua Peace and Democracy Party/PDP).

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/hamas-apresiasi-kemenangan-erdogan.html

Pembukaan Kotak Suara Jadi Kesalahan KPU

Mantan Komisioner KPU Endang Sulastri mengatakan seharusnya KPU lebih berhati-hati dalam melakukan pembukaan kotak suara sehingga tidak disalahkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berbuat kecurangan.

"Pembukaan kotak suara oleh KPU adalah maksud baik yang dilakukan tanpa cara yang benar sehingga ini menjadi kesalahan KPU," kata Endang ketika dihubungi, Senin (10/8/2014).

Menurutnya, meski tidak ada sanksi pidana yang diberlakukan dalam UU Pemilu, tetapi bisa saja kesalahan ini dihubungkan dengan pelanggaran terhadap aset negara yang bisa juga menyeret sanksi pidana KPU.

"Jadi bisa saja ini menjadi pidana jika dihubungkan dengan perusakan aset negara," ujarnya.

Sesuai Pasal 149 UU Pilpres, penyelenggara pemilu wajib menjaga dan mengamankan kotak suara setelah proses rekapitulasi sehingga kotak suara terbut menjadi milik negara

Yang menjadi persoalan adalah semua berkas dimasukan ke dalam kotak suara sehingga manakala membutuhkan salah satu berkas pemilu maka harus membuka kotak suara tersebut.

"Ini yang menjadi persoalan yang sebelumnya harusnya bisa diantisipasi oleh KPU, sehingga tidak jadi celah yang dipersoalkan," ujarnya.

Hal inilah yang akhirnya dipersoalkan oleh pasangan peserta Pilpres 2014 Prabowo Hatta yang menggugat profesionalisme KPU di Mahkamah Konstitusi dan juga di Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam sidang etik di DKPP nanti, kata Endang, kesalahan ini akan dinilai oleh majelis hakim apakah penyelenggara pemilu melanggar kode etik nya sebagai penyelenggara pemilu.

"Kode etik ini sangsinya bisa bemacam-macam sampai sangsi terberatnya adalah pemecatan," katanya.

Meski demikian, keputusan DKPP besifat personal sehingga tidak mempengaruhi keputusan lembaga. "Artinya keputusan DKPP tidak akan mempengaruhi keputusan KPU sebelumnya," ujarnya.

Akan tetapi keputusan DKPP ini bisa saja dijadikan pertimbangan hakim di MK sehingga bisa juga mempengaruhi keputusan KPU sebagaimana yang diadukan oleh para penggugat.

Sebelumnya sidang kedua gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi kembali digelar hari ini.

Dalam pembukaan pembacaan berkas tuntutanya, tim Prabowo-Hatta selaku pemohon menyoroti kasus pembukaan kotak suara yang dilakukan secara sepihak oleh KPU di beberapa TPS.

"KPU membuka alat bukti dengan melawan hukum. Oleh sebab itu bukti yang diajukan dalam persidangan sengketa pilkada ini merupakan alat bukti yang tidak sah," kata anggota tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto.

Menurut Didi apa yang dilakukan KPU merupakan pelanggatan etik penyelenggaraan pemilu. Selain itu bertentang dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Berdasarkan pasal 149 UU Pilpres, KPU Kabupaten Kota menyimpan dan menjaga keutuhan kotak suara dalam keadaan digembok dan disegel di tempat yang terjaga kerahasiaannya. Dengan begitu seolah KPU sudah mengetahui terkait materi PHPU yang diajukan pemohon," imbuhnya.

Menurut kubu Prabowo-Hatta, pembukaan kotak suara tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

"Selain dari kondisi tersebut di atas, tidak ditemukan peraturan yang memperbolehkan pembukaan dokumen perhitungan
suara, tidak dibenarkan menurut hukum," ujarnya.

Prabowo-Hatta juga menduga, KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20, serta Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kuasa hukum Merah Putih Maqdir Ismail meminta MK menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Setelah itu, pemohon lewat kuasa hukumnya, meminta MK menyatakan bahwa perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara. [rok/inilah]

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/pembukaan-kotak-suara-jadi-kesalahan-kpu.html

Maaf, Khalifah Belum Ada....Erdogan Dulu yang Membiayai Gaza

Kurang Dari 12 Jam Sejak Pengumuman Kemenangannya Sebagai Presiden Terpilih, Erdogan Langsung Memenuhi Janjinya dan mengangkut korban-korban luka warga Palestina dengan menggunakan pesawat Turki untuk diobati dengan biaya pemerintah Turki, dan pengobatan dilakukan di rumah-rumah sakit di Turki.

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/maaf-khalifah-belum-adaerdogan-dulu.html

Roket Hamas Kacaukan Sistem Keamanan Israel

Harian Israel Haaretz menyatakan peristiwa jatuhnya roket Palestina di kota Ehod yang berseberangan dengan bandara Ben Gurion, Tel Aviv Timur, telah memudarkan teori keamanan militer zionis.

Di situs onlinenya, Haaretz menyebutkan jatuhnya roket ke kawasan dekat bandara telah mendorong Amerika melarang maskapainya ke bandara Ben Gurion. Sejumlah maskapai Eropa dan negara-negara lainnya mengambil langkah serupa.

''Sebuah roket hasil produksi Gaza telah menggentarkan Israel dan mengganggu bandara utama Israel serta memaksa ribuan orang menunggu di bandara internasional setelah dihentikannya penerbangan ke Israel,'' sebut laporan Haaretz seperti dilaporkan PIP. ''Serangan itu sangat mengacaukan pemerintah dan keamanan Israel.''

Harian tersebut menegaskan peristiwa tersebut telah memukul teori keamanan zionis melebihi perang tahun 67 dan 73. Israel telah mengalihkan perang ke negara musuh, namun kali ini perang berpindah ke negara sendiri.

Kondisi perang saat ini berlangsung seimbang antara kedua pihak, tanpa ada kemampuan satu pihak untuk mengakhiri pertempuran.

Menutup pernyataannya, harian Haaretz menyatakan kemampuan Israel melindungi keamanannya telah menurun. Hal ini mengharuskannya untuk mengubah teori keamanan dan mengganti istilah “Dukung Militer Meraih Kemenangan” dengan istilah “Dukung diplomasi untuk mencegah perang di masa mendatang.” [ROL]

sumber

http://www.bersamadakwah.com/2014/08/roket-hamas-kacaukan-sistem-keamanan.html