Ketakutan, Tim Jokowi-JK Protes Yusril Jadi Saksi Ahli Prabowo

JAKARTA-- Sidang ke-7 sengketa pilpres di Mahkamah Konstiusi (MK), hari ini, Jumat (15/7) mengagendakan mendengar keterangan para saksi ahli. Pihak Prabowo-Hatta selaku pemohon, pihak KPU sebagai termohon, dan kubu Jokowi-JK sebagai pihak terkait, masing-masing mengajukan saksi ahli mereka.

Pihak Prabowo-Hatta menghadirkan saksi ahli mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara UI Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara UI Margarito Kamis, pimpinan lembaga Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, pakar sosiologi Rasyid Saleh, dan pakar komunikasi Marwah Daud Ibrahim.

Sementara itu, pihak KPU membawa empat orang saksi ahli, yaitu Ketiga saksi ahli tersebut adalah Guru Besar FISIP Unair yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti, Guru Besar Fakultas Hukum UI Erman Rajagukguk, serta mantan Hakim Konstitusi Haryono dan aktivis Perludem Didik Supriyanto.

Dari pihak Jokowi-JK, hadir dua orang saksi ahli, yaitu pakar tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dan mantan anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyana. Secara khusus, kehadiran Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli sempat menjadi bahan keberatan pihak Jokowi-JK karena dianggap terlibat dalam politik praktis di pihak koalisi Prabowo-Hatta.

"Posisi Yusril, kita mengetahui bahwa beliau adalah salah satu partai yang ada di koalisi," ujar salah satu tim advokasi Jokowi-JK, Sirra Prayuna, seperti dilaporkan ROL, Jumat (15/8).

Seperti diketahui, Yusril merupakan pimpinan Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB). PBB sendiri merupakan salah satu partai penyokong pasangan Prabowo-Hatta. Menanggapi keberatan tim Jokowi-JK, Hakim Ketua Hamdan Zoelva. menjelaskan tidak ada masalah dengan hal tersebut.

"Tidak masalah, itu boleh saja. Penilaian nanti ada di tangan majelis," ujar Zoelva.

Pengalaman Yusri yang selama ini selalu memenangkan sengketa hukum di MK memang membuat ketakutan pihak yang berseberangan dengannya.

Pidato Kenegaraan Presiden SBY Isyaratkan Jokowi Bakal Jadi Tersangka?

Dalam pidato kenegaraan menyambyt HUT RI ke-69, Jumat (15/08/2014) hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan sinyal bakal ada tokoh besar di negeri ini yang akan menjadi tersangka kasus korupsi.

“Berkali-kali saya nyatakan, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini dan tidak ada tebang pilih pada mereka yang melakukan korupsi,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna DPR dan DPD RI, di Jakarta.

Selama menjabat, SBY mengaku sudah mengeluarkan 176 izin pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga melakukan korupsi. Ia menegaskan, tindakan tersebut diambilnya tanpa melihat apa jabatan dan koneksi para pejabat yang tersangkut kasus hukum tersebut.

SBY menuturkan selama masa pemerintahannya sebanyak 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, termasuk anggota legislatif dan lembaga yudikatif, telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi.

Menurutnya, angka itu tidak termasuk mereka yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung.

“Ini adalah tanda buruk, tapi membuktikan hukum dapat menjerat siapa pun tanpa pandang buku. Ini membuat saya optimis, penegakan hukum yang dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan negera yang bersih,” tegas SBY.

Lalu siapa tokoh besar yang disinyalkan SBY bakal menjadi tersangka itu? Mungkinkah itu Jokowi, pemenang Pilpres 2014 versi KPU yang disinyalir kuat terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta yang kini diusut Kejaksaan Agung?

Kita tungga saja!

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/pidato-kenegaraan-presiden-sby.html

Kemenangan Jokowi Timbulkan Krisis Legitimasi, Ini Argumentasi Yusril di Sidang MK

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan menjadi lembaga kalkulator jika memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Menurut Yusril sebagai saksi ahli dari pihak Prabowo-Hatta, kewenangan Mahkamah yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), dalam memutus PHPU presiden dan wakil presiden adalah bentuk penyederhanaan pembuat UU yang saat memiliki waktu yang amat terbatas.

"Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada saat itu, Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka ataupun dalam perkembangannya MK dalam yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif," beber Yusril dalam persidangan. Demikian seperti dilaporkan tribunnews.

Yusril menilai, dalam perjalanan MK yang telah berdiri lebih dari satu dekade bisa memutuskan perkara ke arah yang lebih substansial. Bekas Menteri Hukum dan HAM itu mencontohkan MKRI bisa mencontoh MK Thailand yang memutuskan apakah Pemilu itu konstitusional atau tidak.

"Sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah substansial dalam Pemilu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusional dan legalitas pelaksanaan Pemilu itu sendiri," ungkap Yusril.

Masalah legalitas dan konstitusiol tersebut adalah apakah KPU telah melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang menjadi asa Pemilu.

Persoalan konstitusionalitas, lanjut Yusril, adalah hal yang perlu menjadi pertimbangan MK agar terkait dengan aspek legalitas pelaksanaan Pemilu sebagai aturan pelaksaaan sebagaiamana yang diamanatkan UUD 1945. Menurut Yusril, ini sangat penting agar presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh legitimasi konstitusional.

"Karena tanpa itu siapapun yang terpilih presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas di negara ini. Ada baiknya dalam memeriska PHPU presiden dan wakil presiden kali ini Mahkamah sebaiknya melangkah ke arah itu," tukas Yusril.

Walau Jokowi-JK sudah diputuskan KPU sebagai pemenang, tapi melihat begitu banyaknya bukti-bukti kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif maka kemenangan itu akan menimbulkan krisis legitimasi.

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/kemenangan-jokowi-timbulkan-krisis.html

Pemilu Curang & Terburuk Pasca Orde Baru, di Papua Novel Diancam Pembunuhan

Pada pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (12/8), tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa antara lain menghadirkan saksi dari Papua, Novela Nawipa.

Ia merupakan saksi mandat tempat pemungutan suara Kampung Awaputu, Kabupaten Paniai, Papua. Novela bersaksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim dengan suara lantang dan bersemangat.

Dalam kesaksiannya, Novela mengatakan kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva bahwa tidak ada pencoblosan pada saat itu. Saat pencoblosan hanya ada dirinya dan sejumlah warga di TPS tempat dia seharusnya bertugas. Namun, ia tidak mendapati satu pun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Juga tidak ada logistik pemilu di TPS tempat ia bertugas.

Lalu, hakim MK, Patrialis Akbar bertanya, "Bagaimana suasana masyarakat waktu itu? Ini kan proses pemilu, tetapi kan tidak ada kegiatan pemilu, bagaimana suasana masyarakat?"

Novela menjawab, "Ya, ada masyarakat. Bapak jangan tanya saya. Saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harusnya melaksanakan sosialisasi, Pak, bukan kami."

Jawaban itu pun membuat Patrialis dan sejumlah hakim lainnya terkejut, tapi kemudian tertawa.

"Ya, siap!" ujar Patrialis.

"Ya, terima kasih," kata Novela.

Namun, rupanya ada pihak yang tidak senang dengan apa yang diungkapkan Novela itu. Di Twitter beredar kabar bahwa Novela diancam dibunuh oleh seorang adik pejabat.

Lewat akun pendukungnya di Twitter, Novela Nawipa mengatakan dirinya tidak takut dengan ancaman itu. “Saya hanya takut Tuhan!” katanya.

Pada sidang itu juga tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menghadirkan saksi dari Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua: Elvincent Dokomo. Dalam kesaksiannya, Elvincent mengatakan, “Kami dapat nol karena ketua penyelenggara beserta empat anggotanya itu memerintahkan PPS, PPD, sampai KPPS untuk merekap nomor satu kosong. Semua suara dikasih ke nomor dua. Jadi, tidak ada pencoblosan, Yang Mulia. Bupati saja diusir keluar tanpa suatu alasan yang jelas.

Kubu Prabowo: Ini Pemilu Terburuk Setelah Orde Baru

Proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan banyak bukti terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

"Misalnya saksi yang diadukan oleh KPU baik Jawa Timur dan DKI Jakarta justru membenarkan pengabaian rekomendasi Bawaslu dan pelanggaran DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) yang menjadi isu utama dalam pilpres ini," ungkap Juru Bicara Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman kepada Okezone, Selasa (12/8/2014) malam.

Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya pencoblosan di beberapa tempat.

"Mata kita terbuka atas apa yang terjadi di Papua, Nias Selatan dan Maluku Utara, bagaimana ketika kita sudah sekitar puluh tahun masih ada praktik pembunuhan dengan tidak ada pencoblosan, tidak ada TPS dan logistik di 14 kabupaten di Papua," bebernya.

Kejadian itu menurut Habib sudah cukup membuat pelaksanaan pemilu kali ini menjadi yang terburuk setelah Orde Baru (Orba).

"Ini tragedi dan sepanjang yang saya tahu ini pemilu terburuk setelah Orde Baru. Apa lagi yang mau dibuktikan kalau begini, kecurangan terjadi meluas," tuntasnya.- 

sumber

http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/08/13/32194/pemilu-curang-terburuk-pasca-orde-baru-di-papua-novel-diancam-pembunuhan/#sthash.iSu91nFR.dpuf

Hakim MK Usir Saksi Jokowi, Kompas Malah Nulis Prabowo Salah Data

Ada yang lucu dalam persidangan sengketa Pilpres di MK yang berlangsung Senin kemarin (11/8). Dimana Sejumlah saksi Jokowi-JK dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) klemar-klemer alias planga-plongo, Senin (11/8), tidak menyampaikan hal apapun.

Para saksi tersebut yakni Tarya yang merupakan saksi rekapitulasi di kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Supardi yang merupakan saksi rekapitulasi di kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara serta Damaryanti Nugrahaningrum yang merupakan saksi di kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

"Soal rekapitulasi di kecamatan Penjaringan, ada hal yang mau disampaikan lagi?" tanya Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi. "Tidak ada yang mulia," kata Tarya. "Lho? Kalau tidak ada kenapa ke sini?" tanya Fadlil.

"Sudah diterangkan sebelumnya oleh PPK Penjaringan dan ini sudah sama," kata Tarya. "Kalau tidak ada pulanglah," kata Fadlil. "Siap yang mulia," ucap Tarya.

Sementara, Supardi juga mengatakan hal serupa dengan Tarya. "Setelah mendengar di PPK Tanjung Priok materi sudah sama," kata Supardi menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi.

Namun, Supardi justru membacakan soal keberatan saksi nomor urut satu yang dia peroleh dari tembusan PPK Tanjung Priok. Menurutnya, pelaksanaan rekap di PPS Sunter Agung kedua saksi pasangan calon hadir dan manandatangai berita acara.

"Kok saudara bisa tahu?" tanya Fadlil.

"Karena saya saksi PPK otomatis mendapat tembusan formulir D1 dari kelurahan," jawab Supardi. "Artinya tidak melihat?" tanya Fadili. "Betul," jawab Supardi.

Sementara, Damaryanti justru membacakan keberatan saksi pasangan calon nomor urut satu. Hakim konstitusi, Fadlil, menyela bahwa kalau sudah dibuktikan dengan dokumen sudah cukup, saksi hanya perlu mengatakan yang tidak ada di dokumen.

Setelah itu Damaryanti mengakhiri keterangannya. Namun berbeda dengan pemberitaan di Kompas koran Katolik pro Jokowi itu Headlinenya malah menulis Tim Prabowo Salah Data. Kini memang media seperti Kompas (koran Katolik ) ini sudah berpihak, jika berita diatas soal saksi Jokowi sama sekali tidak sentuh yang mana diusir hakim MK

sumber

http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/08/13/32193/hakim-mk-usir-saksi-jokowi-kompas-malah-nulis-prabowo-salah-data/#sthash.iGVJVUzI.dpuf

PDIP dan Jokowi Akan Menjilat Ludahnya Lagi Dalam Membentuk Kabinet?

Waktu akan menguji konsistensi 'omongan' Jokowi yang sejak semula tidak mau membagi 'kue' kekuasaan dengan Golkar. Bahkan, sejak awal ketika menjelang pilpres, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, pernyataan yang keluar Jokowi 'ogah' bagi kekuasaan dengan Golkar.

Sekarang, sesudah mendekati pembentukan pemerintahan, nampaknya PDIP sudah mulai goyah, tidak dapat mempertahankan konsistensi 'omongan', dan menyatakan membuka diri untuk menerima Partai Golkar masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK. Padahal, awal sebelum pilpres, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dengan lantang menolak memberikan konsesi kepada Golkar dan Aburizal Bakri.

Kondisi awal yang diinginkan nampaknya tidak dapat dipertahankan lagi, maka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, Jokowi dipastikan dapat menerima beberapa partai untuk membangun pemerintahan ke depan. Alasannya, partai koalisi akan memperkuat pemerintahan Jokowi-JK di parlemen.

Kondisi objektif yang ada di mana pemerintahan dengan dukungan PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI, hanya mencapai 40 persen. Ini tidak mungkin akan dapat menciptakan pemerintahan yang stabil. Maka, hanya dengan menjilat kembali 'ludahnya' yang sudah muncrat, dari tokoh PDIP dan Jokowi, pasti akan mengajak partai lain dalam pemerintahan.

SBY yang didukung 60 persen suara, masih membutuhkan dukungan 11 partai politik. Apalagi, Jokowi yang suaranya yang hanya 53 persen? Apalagi, sekarang kemenangan Jokowi di 'udak-udak' di MK, semakin tidak legitimit lagi. Selama ini, Jokowi selalu menginginkan kabinet 'zaken', kabinet kerja, artinya para menteri terdiri dari orang-orang profesional non partai.

"Saya kira Pak Jokowi membuka diri. Kita kan belum 50+1 di DPR, jadi wajar kalau Pak Jokowi menerima satu dua partai untuk bergabung," kata Tjahjo, di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Namun, PDIP dan Jokowi dengan manuver politiknya, seolah-olah yang membuntuhkan kekuasaan adalah Golkar. Seperti diungkapkan Tjahjo Kumolo, di mana dia mengatakan, menanggapi wacana Partai Golkar yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Wacana akan bergabungnya Golkar mulai mencuat setelah adanya desakan agar Munas Golkar segera dilaksanakan 2014 sebelum pelantikan presiden terpilih. Paling-paling yang menginginkan bergabung ke PDIP atau Jokowi hanyalah orang-orang Golkar yang memang di tahun 2009, mendukung JK dalam pilpres.

Maka, kata Tjahjo, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Jokowi-JK sebagai pasangan capres-cawapres terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya kira PDIP dalam konteks itu terus membangun komunikasi dengan Pak Jokowi, kami terus melakukan komunikasi sampai pelantikan," kata Tjahjo. PDIP dan Jokowi akan diuji oleh waktu, apakah semua omongannya itu, benar-benar bisa diwujudkan atau hanya 'umuk' belaka?

Saksi: Tak Ada Aktivitas Pemilihan Tapi Ada Hasil Pencoblosan

Kehebohan terjadi saat sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (12/8/14).

Tim Kuasa Hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menghadirkan saksi guna mengungkap kecurangan yangterjadi pada salah satu distrik di Papua.

Saksi Prabowo-Hatta mengungkapkan bahwa tidak ada aktivitas pemungutan suara saat Pilpres pada 9 Juli 2014 di Kampung Awa Butu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua.

“Tidak ada aktivitas pemilihan, di kampung kami. di Kampung Awa Butu, tidak ada TPS, tidak ada bilik suara,” kata Novela Nalifa, saat bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (12/8/14) seperti dikutip dari ROL..

Ketika Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva menanyakan apakah ada petugas KPPS dan saksi lainnya. “Saya tidak tahu pak, jangan nanya saya. Saya di situ tidak tahu apa-apa karena tidak ada kegiatan pemilu,” kata Novela.

Suasana sidang semakin riuh ketika Hakim Konstitusi Arief Hidayat menanyakan apakah ada kegiatan pemungutan suara di Distrik Paniai Timur, Novela tidak mau menjawab. “Saya tidak mau menjawab, saya hanya mau jawab di Kampung Awa Butu yang lain tanya ke penyelenggara,” katanya.

Atas jawaban ini Arief Hidayat tidak mau melanjutkan pertanyaannya. “Kalau saya lanjutkan bisa kacau ini,” kata Arief.

Saksi lainnya, Dedi Waluyo, mengungkapkan jika di Kabupaten Paniai terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014. “Di Distrik Mafia Barat dan Mafia Timur, itu tidak ada pelaksanaan pemungutan suara tapi saat di rekapitulasi tingkat Provinsi dua distrik tersebut ada hasilnya,” kata Dedi.

Dedi mengungkapkan dalam hasil rekapitulasi tingkat provinsi disebutkan jika perolehan suara pasangan Nomor urut 1 Prabowo-Hatta mendapatkan suara kosong sedangkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan angka 100 persen.

“Saat rekap itu, Distrik Mafia Barat DPT nya 6828. Pasangan nomor 1 mendapatkan nol dan pasangan nomor 2 mendapatkan 6828 suara. Untuk di Distrik Mafia Timur DPT nya 11194, nomor urut 1 mendapatkan suara nol dan dan nomor urut 2 mendapatkan 11194 suara,” ungkapnya.

Ia mengatakan hal tersebut sudah di laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, dan Bawaslu Papua sendiri mengakui jika di 2 distrik yang disebutkan tidak ada pelaksanaan pemungutan suara.

“Bawaslu akhirnya merekomendasikan KPU Papua untuk melakukan pemungutan suara susulan, tapi sampai sekarang tidak ada itu pelaksanaannya,” tandas Dedi.

Pada sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK ini menghadirkan 25 saksi kubu Prabowo-Hatta. (ROL/sbb/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/08/12/55692/saksi-tak-ada-aktivitas-pemilihan-tapi-ada-hasil-pencoblosan

Sidang Sengketa Pilpres, Saksi Akui Coblos Enam Surat Suara

VIVAnews - Sidang sengketa pemilihan presiden semua pihak dikagetkan oleh pengakuan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 3 Desa Babulahusa, Kecamatan Majino, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Satoni. Di ruang sidang ia mengaku di wilayahnya telah dilakukan pencoblosan oleh petugas.

"Saya mencoblos enam surat suara untuk Jokowi karena kita para anggota KPPS sepakat agar tak ada surat suara tersisa saat pencoblosan," katanya, Selasa 12 Agustus 2014.

Satoni, menjelaskan hasil rekapitulasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat 68 suara dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 32 suara. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 100 suara. Jumlah itu menurutnya melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS.

Pencoblosan dilakukan oleh petugas setelah warga meninggalkan TPS. Saksi dari masing-masing pihak hadir, namun tak mengetahui pencoblosan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 3.

Tim hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, mengatakan pengakuan itu membuktikan kecurangan memang terjadi dan melibatkan petugas dari Komisi Pemilihan Umum. Ia meminta KPU jangan menutupi adanya kecurangan terstruktur.

"Ini fakta bahwa penyelenggaraan pemilu masih seperti itu. Semua ini harus diperbaiki ke depan. Ini saya kira yang harus kita minta. KPU harus menerangkan dan mengakui apabila ini benar, jangan mereka tolak seolah-olah tidak ada apa-apa," jelasnya.

Hakim konstitusi Patrialis Akbar juga meminta KPU untuk membuat catatan terkait penyelenggaraan pemilu. "Saya meminta keterangan tertulis dari KPU. Permasalahannya terlalu banyak. Ini untuk pembelajaran ke depan," jelasnya. (ita)

sumber

http://politik.news.viva.co.id/news/read/528221-sidang-sengketa-pilpres--saksi-akui-coblos-enam-surat-suara?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Progres 98 Kembali Datangi KPK Pertanyakan Laporan atas Jokowi

Sejumlah massa yang mengatasnamakan organisasi Progres '98 kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin malam, 11 Agustus 2014. Mereka kembali mempertanyakan mengenai perkembangan laporan mereka terkait Joko Widodo serta Megawati Soekarnoputri.

Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengatakan bahwa pihaknya berniat melakukan aksi damai dengan melakukan aksi menginap di KPK. Hal tersebut bertujuan untuk mendesak gara KPK segera menindaklanjuti laporannya.

"Aksi nginap ke Gedung KPK untuk menuntut lembaga tersebut segera memanggil dan memeriksa Jokowi dan Megawati dalam kasus," kata Faizal di Gedung KPK. Demikian seperti dilaporkan vivanews, Senin (11/8/2014).

Dia menuturkan, sama seperti sebelumnya, yang mereka laporan antara lain adalah kasus rekening Jokowi yang diduga terdapat unsur gratifikasi, kasus korupsi APBD Kota Solo sebesar Rp12,4 miliar saat Jokowi menjabat sebagai Walikota, kasus korupsi pengadaan Transjakarta senilai Rp1,5 triliun, kasus rekening Jokowi di luar negeri senilai US$8 juta serta kasus Megawati dalam skandal BLBI.

"Maka melalui kesempatan ini, Progres 98 mendesak pihak Komisioner KPK bersikap terbuka dan transparan guna menjelaskan kepada publik tentang sejauh mana kasus-kasus dimaksud tidak segera diselesaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK," kata Faizal.

Dia menegaskan aksi yang dilakukannya ini adalah secara damai. Hal itu dilakukan guna memastikan terus mengawal agar benar-benar memproses laporan yang sudah diberikan.

"Guna memastikan bahwa perlunya penuntasan kasus-kasus yang kami adukan dan hingga kini tidak disikapi secara serius oleh KPK," ujar dia.

Kata Jokowi

Jokowi sendiri sudah pernah angkat bicara soal kasus-kasus yang menyangkut namanya, termasuk tudingan korupsi TransJakarta. Ia memang berperan dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tapi saat sudah sampai tahap penggunaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab. Untuk itu, Jokowi mengaku tidak mengawasi satu per satu. Ia memang memberi perintah, tapi jika ada kesalahan penggunaan merupakan inisiatif bawahannya.

"Saya yang nyuruh ke utara tapi kamu nyemplung. Siapa yang salah," ia berasosiasi.

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/progres-98-kembali-datangi-kpk.html

Pembukaan Kotak Suara Jadi Kesalahan KPU

Mantan Komisioner KPU Endang Sulastri mengatakan seharusnya KPU lebih berhati-hati dalam melakukan pembukaan kotak suara sehingga tidak disalahkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berbuat kecurangan.

"Pembukaan kotak suara oleh KPU adalah maksud baik yang dilakukan tanpa cara yang benar sehingga ini menjadi kesalahan KPU," kata Endang ketika dihubungi, Senin (10/8/2014).

Menurutnya, meski tidak ada sanksi pidana yang diberlakukan dalam UU Pemilu, tetapi bisa saja kesalahan ini dihubungkan dengan pelanggaran terhadap aset negara yang bisa juga menyeret sanksi pidana KPU.

"Jadi bisa saja ini menjadi pidana jika dihubungkan dengan perusakan aset negara," ujarnya.

Sesuai Pasal 149 UU Pilpres, penyelenggara pemilu wajib menjaga dan mengamankan kotak suara setelah proses rekapitulasi sehingga kotak suara terbut menjadi milik negara

Yang menjadi persoalan adalah semua berkas dimasukan ke dalam kotak suara sehingga manakala membutuhkan salah satu berkas pemilu maka harus membuka kotak suara tersebut.

"Ini yang menjadi persoalan yang sebelumnya harusnya bisa diantisipasi oleh KPU, sehingga tidak jadi celah yang dipersoalkan," ujarnya.

Hal inilah yang akhirnya dipersoalkan oleh pasangan peserta Pilpres 2014 Prabowo Hatta yang menggugat profesionalisme KPU di Mahkamah Konstitusi dan juga di Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam sidang etik di DKPP nanti, kata Endang, kesalahan ini akan dinilai oleh majelis hakim apakah penyelenggara pemilu melanggar kode etik nya sebagai penyelenggara pemilu.

"Kode etik ini sangsinya bisa bemacam-macam sampai sangsi terberatnya adalah pemecatan," katanya.

Meski demikian, keputusan DKPP besifat personal sehingga tidak mempengaruhi keputusan lembaga. "Artinya keputusan DKPP tidak akan mempengaruhi keputusan KPU sebelumnya," ujarnya.

Akan tetapi keputusan DKPP ini bisa saja dijadikan pertimbangan hakim di MK sehingga bisa juga mempengaruhi keputusan KPU sebagaimana yang diadukan oleh para penggugat.

Sebelumnya sidang kedua gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi kembali digelar hari ini.

Dalam pembukaan pembacaan berkas tuntutanya, tim Prabowo-Hatta selaku pemohon menyoroti kasus pembukaan kotak suara yang dilakukan secara sepihak oleh KPU di beberapa TPS.

"KPU membuka alat bukti dengan melawan hukum. Oleh sebab itu bukti yang diajukan dalam persidangan sengketa pilkada ini merupakan alat bukti yang tidak sah," kata anggota tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto.

Menurut Didi apa yang dilakukan KPU merupakan pelanggatan etik penyelenggaraan pemilu. Selain itu bertentang dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Berdasarkan pasal 149 UU Pilpres, KPU Kabupaten Kota menyimpan dan menjaga keutuhan kotak suara dalam keadaan digembok dan disegel di tempat yang terjaga kerahasiaannya. Dengan begitu seolah KPU sudah mengetahui terkait materi PHPU yang diajukan pemohon," imbuhnya.

Menurut kubu Prabowo-Hatta, pembukaan kotak suara tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

"Selain dari kondisi tersebut di atas, tidak ditemukan peraturan yang memperbolehkan pembukaan dokumen perhitungan
suara, tidak dibenarkan menurut hukum," ujarnya.

Prabowo-Hatta juga menduga, KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20, serta Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kuasa hukum Merah Putih Maqdir Ismail meminta MK menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Setelah itu, pemohon lewat kuasa hukumnya, meminta MK menyatakan bahwa perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara. [rok/inilah]

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/pembukaan-kotak-suara-jadi-kesalahan-kpu.html

Ketum PBNU Kritik Keberadaan Tim Transisi Jokowi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai pembentukan tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak etis. Tim transisi dinilai tidak menghormati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini masih menjabat.

“Tidak etis tim transisi itu, presiden kan masih SBY sampai Oktober (2014). Hormati beliau ini jangan sampai merasa terganggu sebagai presiden, mengusik ketenangannya,” kata Said di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (08/08/2014), seperti diberitakan Antara.

Menurut Said, tim transisi sebaiknya hanya diketahui oleh internal pihak Jokowi-JK. Ia juga meminta Jokowi-JK sabar menunggu putusan sengketa Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dianggap nyamuk apa presiden? Dia (Presiden SBY) masih bekerja,” lanjut Said.

Sebelumnya, Presiden SBY juga mengomentari terbentuknya tim transisi dalam video yang diunggah di YouTube. Ia memuji inisiatif tersebut. Hanya, Kepala Negara mengatakan, dirinya baru akan membantu mempersiapkan pemerintahan baru setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil Pemilu Presiden 2014.

“Rasanya tidak baik dan tidak etis ketika MK tengah bersidang, belum mengambil putusan apa pun, lantas saya atau menteri-menteri di kabinet saya diminta merencanakan masa transisi pemerintahan,” ungkap Presiden.

Seperti diberitakan, Jokowi dan Jusuf Kalla kini tengah mempersiapkan masa transisi. Jokowi bahkan baru saja meresmikan Rumah Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Dia juga mengangkat Rini Soemarno, orang dekat Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, sebagai kepala di Rumah Transisi itu.

Rini dibantu oleh Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristyanto, dan Akbar Faizal yang selama ini kerap mendampingi Jokowi dalam berkampanye. Tugas tim transisi adalah memetakan persoalan dan menyusun program bagi pemerintahan Jokowi.
http://www.pkspiyungan.org/2014/08/ketum-pbnu-kritik-keberadaan-tim.html

Membongkar Kebohongan Komisioner KPU

INI BUKAN 40 DETIK BUNG!!

salah satu komisioner KPU haidar nafis gumay mengatakan pertemuan dgn anggota tim sukses jokowi dan salah satu komjen anggota polri hanya berlangsung 40 detik

tidak lebih 40 detik

praktisi intelejen berinisial DS dulu pernah mengatakan; pertemuan disebuah restoran sate senayan, menteng. itu pertemuan 'sekilas' yang direncanakan

pertemuan yang direncanakan

tidak ada kebetulan didalam politik; ditambah keberadaan masing masing pihak yang sangat memiliki kepentingan

menengok informasi yang ada; pertemuan haidar nafis itu lebih dari pertemuan 40 detik

menurut DS apakah haidar nafis membawa stopwatch untuk menghitung pasti, berapa lama dia melakukan pertemuan itu

foto itu bisa menggambarkan segalanya

haidar nafis itu bukan hanya 'say hello' tetapi ikut duduk berbincang sambil berbisik

dan itu yang pasti memakan waktu diatas 40 detik bahkan bisa diatas 2 menit an

pertemuan haidar nafis dgn budi gunawan dan trimedia itu adalah pertemuan sekilas yang direncanakan

mengapa direncanakan?

karena ada pembicaraan serius diantara mereka (tengoklah foto)

berbincang dengan berbisik bisik

kalau haidar nafis berkilah dirinya hanya menyapa; maka logikanya gestur dan posisi tubuh tidak seperti yang tertangkap difoto

kalau hanya menyapa; cukup angkat tangan dan say hello sambil tersenyum dengan menjaga jarak (ditambah masa' haidar nafis bodoh tidak mengerti kode etik dirinya seorang komisioner KPU yang rentan sensitifitas kepentingan)

apalagi yang ditemui adalah salah satu anggota tim sukses capres

mungkiiin; haidar nafis dulunya adalah mantan guru olahraga, yang kemana mana membawa stopwatch untuk mencatat kan waktu

DS katakan harusnya haidar nafis diuji saja dengan detektor kebohongan, apakah dirinya mampu beretorika terus menutupi dgn berbagai macam statement

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/membongkar-kebohongan-komisioner-kpu.html

-bang dw-

Din Syamsudin sebut Pernyataan Jalal Sesat dan Menyesatkan

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Din Syamsudin menyatakan komentar tokoh Syiah, Jalaluddin Rakhmat yang menyatakan MUI pendukung ISIS adalah sesat dan menyesatkan.

“Saya tidak tertarik menanggapi pernyataan seperti itu,” kata Din di hadapan wartawan dalam usai seminar bertajuk fenomena Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) di Gedung Auditorium Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (09/08) siang. Demikian dikutip dariHidayatullah.

Sebelumnya, pada Senin (04/08/2014) lalu Jalaluddin Rakhmat sempat menyatakan bahwa kelompok anti-Syiah adalah prospek utama pemicu konflik di Indonesia, dengan membantu ISIS untuk menghancurkan Syiah, termasuk menyebut-nyebut MUI dan MIUMI.

“Karena yang jelas itu (pernyataan Jalal) adalah dholalan murdiah, sesat dan menyesatkan,” ujar Din.

Sementara itu, ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai juga menyatakan, bahwa bila semua orang menjalankan Pancasila yang baik dan benar maka tidak ada orang yang menjadi teroris.

Ansyad juga menyinggung kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah teroris. Tapi ketika ditanya mengapa BNPT tidak mengirimkan pasukan Densus untuk memburu para kelompok OPM, ketua BNPT hanya menjawab bahwa pemerintah tidak ingin mengirim pasukan militer dalam arti bertempur, karena pemerintah Papua dalam menanggulangi OPM tidak menggunakan pendekatan keamanan, tapi dengan pendekatan kesejahteraan, hal ini nampak berbeda perlakuannya dengan kelompok Islam yang langsung ditembak mati saat menjadi terduga.

sumber
http://www.pkspiyungan.org/2014/08/din-syamsudin-sebut-pernyataan-jalal.html

Tim Prabowo Bikin Pusing Adnan Buyung

JAKARTA - Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Adnan Buyung Nasution pusing menghadapi Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta.

Adnan mengatakan perbaikan berkas permohonan tidak saja menambah ketebalan berkas 50 halaman, melainkan juga materi gugatan sengketa Pilpres.


Adanya materi baru yang diajukan kubu Prabowo - Hatta di luar berkas yang disidangkan Rabu (6/8), membuat tim kuasa hukum KPU kelabakan, tidak siap.

"Kami belum siap secara tertulis karena waktu. Secara lisan kami siap. Kami keberatan dengan penambahan pihak pemohon ternyata materi baru. Itu tidak hanya mempersulit tapi tidak adil bagi kami. Kami mohon minta waktu tambahan," ujar Adnan saat sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di ruang sidang utama MK, Jakarta, Jumat (8/8/2014), seperti diberitakan tribunnews.

Menurut Adnan, perbaikan yang disampaikan Prabowo-Hatta ternyata tidak hanya dalam tata bahasa atau redaksional. Parahnya lagi, kata Adnan, permohonan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat.

"Permohonannya bukan hanya sekadar kata-kata redaksi saja tapi penambahan materi banyak sekali. Misalnya penjelasan mereka tentang bagaimana yang dianggap mereka pelanggaran di berbagai daerah begitu banyak dari Aceh sampai Papua padahal itu hal yang baru buat kami. Kami perlu waktu mencek benar tidak itu terjadi di daerah-dearah," ujar Adnan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidang perdana pengajuan gugatan Rabu lalu, sembilan hakim konstitusi, semuanya memberi nasihat kepada tim Prabowo - Hatta agar memperbaiki permohonananya.

Kamis lalu, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta kemudian menyerahkan berkas perbaikan. Jumlah ketebalan berkas pun bertambah 50 halamna, sebelumnya 146 halaman menjadi 196 halaman.

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/tim-prabowo-bikin-pusing-adnan-buyung.html

Yakin Menang di MK, Ini 10 Bukti Kecurangan Pilpres "Terstruktur, Sistematis, Masif"

Koalisi Merah Putih telah mengajukan 10 (sepuluh) dalil permohonan yang kami percayai kebenarannya dan akan kami perjuangkan. Kesepuluh dalil ini menandakan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

10 Dalil Permohonan:

1). Perolehan suara versi Pemohon Prabowo Hatta 67.139.153 suara (50,26%) Jokowi JK 66.435.124 suara (49,74%).

2). Adanya penggelembungan suara JW-JK sebanyak 1,5 juta suara dan pengurangan suara PS-HR sebanyak 1,2 juta di 155.000 TPS berdasarkan 6.000 form DA.1 ke 497 form DB.1

3). Pelanggaran di 41.343 TPS se Indonesia dengan potensi pemilih 17.002.739 suara.

4). Kejanggalan di 968 TPS dimana pemilih Jokowidodo-Jusuf Kalla 100% bahkan lebih dari 100% jumlah pemilih yang hadir, sedangkan Prabowo-Hatta nol.

5). Pelanggaran akibat adanya rekomendasi Bawaslu yang belum dilaksanakan KPU di Prov DKI, 6 Kabupaten di Jatim, Surabaya, Nias selatan

6). Pelanggaran proses pilpres di 14 Kab : Kabupaten Nduga, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai , Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Membramo Tengah dengan potensi pemilih 1.596.277 suara lebih

7). Dugaan money politik dan keterlibatan beberapa kepala daerah di Jawa Tengah.

8). Surat Suara Cadangan yang melebihi 2% dari DPT dan adanya kesalahan dalam rekapitulasi yang merupakan lampiran dari SK KPU No 535/KPTS/KPU/Tahun 2014.

9). Penambahan DPT Pilpres yang tidak wajar.

10). Pembongkaran kotak suara secara masive diseluruh Indonesia oleh KPU pasca ditetapkannya hasil pilpres 2014.

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/yakin-menang-di-mk-ini-10-bukti.html

Akhir bulan ini monorel Bandung Raya Jabar diluncurkan

Bandung - Peluncuran pembangunan monorail Bandung Raya dari Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, hingga Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat akan di lakukan paling lambat akhir Agustus 2014, kata Asisten Bidang Perekonomian Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.


"Paling lambat akhir Agustus atau awal September kita akan melakukan peluncuran pembangunan monorail Bandung Raya ini," kata Iwa di Bandung, Sabtu (9/8), seperti diberitakan Antara News.

Ia mengatakan menjelang peluncuran tersebut ada empat hal yang sedang diselesaikan, salah satunya kerja sama antara PT Jasa Sarana dengan PT Sarana Infrastruktur Indonesia.

"Selain hal itu kami juga sedang menyelesaikan pembentukan PT Jabar Monorail yang saat ini masih di Kementerian Hukum dan HAM dan menyelesaikan finalisasi rute yang akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan rekomendasi," katanya.

Ia mengatakan seluruh persyaratan administrasi untuk pembangunan monorail Bandung Raya sudah selesai dilakukan, tinggal menunggu beberapa masalah yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi lainnya.

Saat disinggung mengenai perkembangan monorail di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku sedang menunggu surat-surat yang harus dilengkapi.

"Pemkot sudah siap, hanya menunggu proses surat menyurat dari provinsi dan pemerintah pusat," katanya.

Dia mengatakan proyek monorail yang direncanakan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung memiliki perbedaan skema.

"Skema yang dipakai Pemprov Jabar adalah B to B, dilaksanakan oleh BUMD provinsi dengan menggandeng investor Cina dan Panghegar Grup, sedangkan Pemkot Bandung menggunakan skema publik private partnership (PPP), jadi pelaksanaan proyek seluruhnya melalui mekanisme lelang," katanya.

Ia mengharapkan proses persuratan bisa segera dilengkapi sehingga pada awal 2015 pemenang lelang sudah diketahui.

sumber:

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/akhir-bulan-ini-monorel-bandung-raya.html

Ketika Jokowi Menelan Ludah Sendiri

Pembentukan tim Transisi oleh Joko Widodo ditanggapi dingin oleh pengamat. Alasannya, keberadaan Rini Soemarmo di tim itu dianggap mencederai komitmen Jokowi tentang personal timnya yang bersih dari kasus hukum.

“Bagaimana dia mau mewujudkan pemerintahan yang bersih jika orang yang ia percayai terjerat kasus hukum,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko kepada media, Kamis (7/8/2014). “Dia seperti menelan ludah sendiri,” kata Anang.

“Kenapa harus Rini Soemarmo yang ditunjuk memimpin tim Transisi itu ?” kata Anang.

Menurut dia, terlepas Rini seorang loyalis Megawati dan mantan Menteri Perdagangan, namun kredibilitas dan integritas Rini amat meragukan. “Tindakan Jokowi merupakan negasi dari komitmennya terhadap personal yang bersih dari kasus hukum,” kata Anang.

Rini Soemarmo dinilai terlibat kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara trilyunan rupiah. Dia juga sempat diperiksa untuk kasus penjualan aset pabrik Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Pada kasus pembelian pesawat Sukhoi, Rini disebut DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pihaknya akan memilih para pembantunya termasuk menteri yang bebas dari kasus hukum. Hal ini juga dilontarkan oleh tim pemenangannya. Dengan cara ini, diharapkan mereka tak akan punya banyak beban dan bisa fokus pada bidangnya masing-masing.

Dalam konteks politik, kredibilitas dan integritas seseorang sangat penting. Penunjukannya bukan melulu karena pertimbangan kapabilitas. “Semua orang tahu dia mantan menteri, pastilah professional. Tapi bagaimana dia menjamin pertimbangan atau rekomendasinya kredibel, bila dia sendiri tidak kredibel,” kata Anang.

Menurutnya, secara internal tim transisi adalah tim penting yang akan meletakkan pondasi ke depan bagi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Rekomendasi atau pertimbangan tim ini harus kredibel dan berintegritas. “Bagaimana menghasilkan sesuatu yang berintegritas jika pembuatnya tidak kredibel,” kata Anang.

Meski secara legal tak ada yang salah dengan tim Transisi, pembentukan tim ini nyaris sama dengan deklarasi kemenangan Joko Widodo –Jusuf Kalla yang dilakukan saat penghitungan suara belum selesai. “Ini blunder,“ katanya sambil menyoal bahwa pasangan ini tak punya etika politik. “Saya anggap mereka tak punya sopan santun politik dan mengabaikan hati pasangan lainnya,” katanya.

sumber:

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/ketika-jokowi-menelan-ludah-sendiri.html