Ketakutan, Tim Jokowi-JK Protes Yusril Jadi Saksi Ahli Prabowo

JAKARTA-- Sidang ke-7 sengketa pilpres di Mahkamah Konstiusi (MK), hari ini, Jumat (15/7) mengagendakan mendengar keterangan para saksi ahli. Pihak Prabowo-Hatta selaku pemohon, pihak KPU sebagai termohon, dan kubu Jokowi-JK sebagai pihak terkait, masing-masing mengajukan saksi ahli mereka.

Pihak Prabowo-Hatta menghadirkan saksi ahli mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara UI Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara UI Margarito Kamis, pimpinan lembaga Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, pakar sosiologi Rasyid Saleh, dan pakar komunikasi Marwah Daud Ibrahim.

Sementara itu, pihak KPU membawa empat orang saksi ahli, yaitu Ketiga saksi ahli tersebut adalah Guru Besar FISIP Unair yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti, Guru Besar Fakultas Hukum UI Erman Rajagukguk, serta mantan Hakim Konstitusi Haryono dan aktivis Perludem Didik Supriyanto.

Dari pihak Jokowi-JK, hadir dua orang saksi ahli, yaitu pakar tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dan mantan anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyana. Secara khusus, kehadiran Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli sempat menjadi bahan keberatan pihak Jokowi-JK karena dianggap terlibat dalam politik praktis di pihak koalisi Prabowo-Hatta.

"Posisi Yusril, kita mengetahui bahwa beliau adalah salah satu partai yang ada di koalisi," ujar salah satu tim advokasi Jokowi-JK, Sirra Prayuna, seperti dilaporkan ROL, Jumat (15/8).

Seperti diketahui, Yusril merupakan pimpinan Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB). PBB sendiri merupakan salah satu partai penyokong pasangan Prabowo-Hatta. Menanggapi keberatan tim Jokowi-JK, Hakim Ketua Hamdan Zoelva. menjelaskan tidak ada masalah dengan hal tersebut.

"Tidak masalah, itu boleh saja. Penilaian nanti ada di tangan majelis," ujar Zoelva.

Pengalaman Yusri yang selama ini selalu memenangkan sengketa hukum di MK memang membuat ketakutan pihak yang berseberangan dengannya.

Pidato Kenegaraan Presiden SBY Isyaratkan Jokowi Bakal Jadi Tersangka?

Dalam pidato kenegaraan menyambyt HUT RI ke-69, Jumat (15/08/2014) hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan sinyal bakal ada tokoh besar di negeri ini yang akan menjadi tersangka kasus korupsi.

“Berkali-kali saya nyatakan, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini dan tidak ada tebang pilih pada mereka yang melakukan korupsi,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna DPR dan DPD RI, di Jakarta.

Selama menjabat, SBY mengaku sudah mengeluarkan 176 izin pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga melakukan korupsi. Ia menegaskan, tindakan tersebut diambilnya tanpa melihat apa jabatan dan koneksi para pejabat yang tersangkut kasus hukum tersebut.

SBY menuturkan selama masa pemerintahannya sebanyak 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, termasuk anggota legislatif dan lembaga yudikatif, telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi.

Menurutnya, angka itu tidak termasuk mereka yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung.

“Ini adalah tanda buruk, tapi membuktikan hukum dapat menjerat siapa pun tanpa pandang buku. Ini membuat saya optimis, penegakan hukum yang dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan negera yang bersih,” tegas SBY.

Lalu siapa tokoh besar yang disinyalkan SBY bakal menjadi tersangka itu? Mungkinkah itu Jokowi, pemenang Pilpres 2014 versi KPU yang disinyalir kuat terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta yang kini diusut Kejaksaan Agung?

Kita tungga saja!

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/pidato-kenegaraan-presiden-sby.html

Kemenangan Jokowi Timbulkan Krisis Legitimasi, Ini Argumentasi Yusril di Sidang MK

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan menjadi lembaga kalkulator jika memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Menurut Yusril sebagai saksi ahli dari pihak Prabowo-Hatta, kewenangan Mahkamah yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), dalam memutus PHPU presiden dan wakil presiden adalah bentuk penyederhanaan pembuat UU yang saat memiliki waktu yang amat terbatas.

"Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada saat itu, Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka ataupun dalam perkembangannya MK dalam yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif," beber Yusril dalam persidangan. Demikian seperti dilaporkan tribunnews.

Yusril menilai, dalam perjalanan MK yang telah berdiri lebih dari satu dekade bisa memutuskan perkara ke arah yang lebih substansial. Bekas Menteri Hukum dan HAM itu mencontohkan MKRI bisa mencontoh MK Thailand yang memutuskan apakah Pemilu itu konstitusional atau tidak.

"Sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah substansial dalam Pemilu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusional dan legalitas pelaksanaan Pemilu itu sendiri," ungkap Yusril.

Masalah legalitas dan konstitusiol tersebut adalah apakah KPU telah melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang menjadi asa Pemilu.

Persoalan konstitusionalitas, lanjut Yusril, adalah hal yang perlu menjadi pertimbangan MK agar terkait dengan aspek legalitas pelaksanaan Pemilu sebagai aturan pelaksaaan sebagaiamana yang diamanatkan UUD 1945. Menurut Yusril, ini sangat penting agar presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh legitimasi konstitusional.

"Karena tanpa itu siapapun yang terpilih presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas di negara ini. Ada baiknya dalam memeriska PHPU presiden dan wakil presiden kali ini Mahkamah sebaiknya melangkah ke arah itu," tukas Yusril.

Walau Jokowi-JK sudah diputuskan KPU sebagai pemenang, tapi melihat begitu banyaknya bukti-bukti kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif maka kemenangan itu akan menimbulkan krisis legitimasi.

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/kemenangan-jokowi-timbulkan-krisis.html

Dilantik Aleg DPRD Bantul hari ini, Kader PKS tulis "Surat Wasiat" untuk Istri

Hari ini (Rabu, 13/8/2014), 45 Anggota DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019 bakal dilantik. Acara pelantikan akan dilakukan di Pendopo Parasamya, Kabupaten Bantul.

Salah satu anggota DPRD Bantul yang bakal dilantik itu adalah Setiya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia termasuk 28 aleg 'wajah baru' dari 45 anggota DPRD Bantul, 17 aleg adalah incumbent. Di hari pelantikan ini, kader PKS yang aktif di twitter dengan akun @setiya_jogja ini membuat "Surat Wasiat" kepada isterinya. Berikut isinya:


Istriku,
Hari ini suami-mu akan mengucapkan sumpah-janji sebagai wakil rakyat DPRD Bantul
Sebentar lagi mereka akan menyebutku bapak dewan

Sekali lagi aku tegaskan
Ini bukan kemuliaan
Ini bukan takrim
Ini taklif
Ini beban berat dan tanggung jawab

Kalau sebanyak orang berebut mendapatkannya
Karena jabatan kedudukan dan sekian fasilitas lainnya
Aku berangkat karena tugas dakwah

Ingatlah bukankah tidak terbayang sebelumnya, saat kita memulai berkeluarga, untuk menjadikanku anggota dewan?
Aku memantapkan langkah ini, karena tugas jamaah. Tugas dakwah!

Selain tanggung jawab sebagaimana anggota dari partai lain, ada tanggung jawab dakwah yang aku emban...
Dakwah dengan segala karakternya. Dakwah yang penuh hikmah sekaligus berisi banyak mihnah...

Ingatlah istriku,
Bukan banyaknya fasilitas yang akan kita dapati...
Tapi banyaknya tuntutan dan tanggung jawab

Kita...??
Ya. Kau dan aku!!
Kita!!!
Karena sebentar lagi kau akan sandang predikat ibu dewan.
Mereka tidak akan peduli.
Dan yang perlu kita lakukan bukan menjelaskan, tetapi memerankan sebaik mungkin.

Istriku tercinta,
Dalam tugas beramar-ma'ruf nahi munkar
Kesempatan kita bekerja dengan tangan dan lisan.
Tidak lagi dengan hati. Di tangan ini akan tersampir sedikit dari kekuasaan.

Dalam kesempatan menjadi sebaik-baik manusia,
Kita memiliki kesempatan untuk memberi kemanfaatan kepada lebih banyak manusia.

Tapi ingatlah,
Makin tinggi pohon, makin tinggi angin yang akan menerpa nya.
Akar yang makin kuat kita butuhkan.
Silah billah dan silah bil-ikhwah harus terjaga dengan mesra

Istriku...
Ijinkan hari-hariku akan aku bagi
Karena aku tidak lagi milikmu semata Aku ini milik ummat

Maafkan aku saat banyak meninggalkanmu
Untuk menunaikan tugas berat ini

Istriku
Ingatkan aku
Untuk selalu setia kepada Sang Pencipta, setia kepada bangsa dan negara, setia kepada dakwah, serta selalu setia kepada keluarga kita

Istriku tersayang
Doakan aku
Mampu mengemban amanah ini
Doakan aku
Bisa memberi kemanfaatan untuk sebanyak-banyak manusia
Doakan aku
Mampu memberi kemanfaatan untuk para kader, simpatisan dan masyarakat yang telah bekerja bersama
Doakan aku
Bisa menjalankan tugas dakwah dan jamaah. Menjadi batu bata yang baik untuk bangunan peradaban
Doakan aku
Tetap istiqomah dalam jalan dakwah yang diridhoi Allah
Doakan aku
Tidak terperdaya dengan segala fitnah dan tipu muslihat dunia. Apapun bentuknya.
Doakan aku
Bisa membawamu dan keluarga kita ke surga Allah yang menjadi cita-cita kita

Istriku,
Titip anak-anak kita
Semoga kita bisa mendidiknya bersama-sama menjadi pelanjut dakwah kita. Anak-anak yang akan membanggakan kita, tidak saja di dunia. Tapi saat kita berkumpul di surga Allah nantinya.

Rabu, 13/08/2014
Dengan sepenuh cinta

Setiya

Pemilu Curang & Terburuk Pasca Orde Baru, di Papua Novel Diancam Pembunuhan

Pada pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (12/8), tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa antara lain menghadirkan saksi dari Papua, Novela Nawipa.

Ia merupakan saksi mandat tempat pemungutan suara Kampung Awaputu, Kabupaten Paniai, Papua. Novela bersaksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim dengan suara lantang dan bersemangat.

Dalam kesaksiannya, Novela mengatakan kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva bahwa tidak ada pencoblosan pada saat itu. Saat pencoblosan hanya ada dirinya dan sejumlah warga di TPS tempat dia seharusnya bertugas. Namun, ia tidak mendapati satu pun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Juga tidak ada logistik pemilu di TPS tempat ia bertugas.

Lalu, hakim MK, Patrialis Akbar bertanya, "Bagaimana suasana masyarakat waktu itu? Ini kan proses pemilu, tetapi kan tidak ada kegiatan pemilu, bagaimana suasana masyarakat?"

Novela menjawab, "Ya, ada masyarakat. Bapak jangan tanya saya. Saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harusnya melaksanakan sosialisasi, Pak, bukan kami."

Jawaban itu pun membuat Patrialis dan sejumlah hakim lainnya terkejut, tapi kemudian tertawa.

"Ya, siap!" ujar Patrialis.

"Ya, terima kasih," kata Novela.

Namun, rupanya ada pihak yang tidak senang dengan apa yang diungkapkan Novela itu. Di Twitter beredar kabar bahwa Novela diancam dibunuh oleh seorang adik pejabat.

Lewat akun pendukungnya di Twitter, Novela Nawipa mengatakan dirinya tidak takut dengan ancaman itu. “Saya hanya takut Tuhan!” katanya.

Pada sidang itu juga tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menghadirkan saksi dari Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua: Elvincent Dokomo. Dalam kesaksiannya, Elvincent mengatakan, “Kami dapat nol karena ketua penyelenggara beserta empat anggotanya itu memerintahkan PPS, PPD, sampai KPPS untuk merekap nomor satu kosong. Semua suara dikasih ke nomor dua. Jadi, tidak ada pencoblosan, Yang Mulia. Bupati saja diusir keluar tanpa suatu alasan yang jelas.

Kubu Prabowo: Ini Pemilu Terburuk Setelah Orde Baru

Proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan banyak bukti terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

"Misalnya saksi yang diadukan oleh KPU baik Jawa Timur dan DKI Jakarta justru membenarkan pengabaian rekomendasi Bawaslu dan pelanggaran DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) yang menjadi isu utama dalam pilpres ini," ungkap Juru Bicara Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman kepada Okezone, Selasa (12/8/2014) malam.

Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya pencoblosan di beberapa tempat.

"Mata kita terbuka atas apa yang terjadi di Papua, Nias Selatan dan Maluku Utara, bagaimana ketika kita sudah sekitar puluh tahun masih ada praktik pembunuhan dengan tidak ada pencoblosan, tidak ada TPS dan logistik di 14 kabupaten di Papua," bebernya.

Kejadian itu menurut Habib sudah cukup membuat pelaksanaan pemilu kali ini menjadi yang terburuk setelah Orde Baru (Orba).

"Ini tragedi dan sepanjang yang saya tahu ini pemilu terburuk setelah Orde Baru. Apa lagi yang mau dibuktikan kalau begini, kecurangan terjadi meluas," tuntasnya.- 

sumber

http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/08/13/32194/pemilu-curang-terburuk-pasca-orde-baru-di-papua-novel-diancam-pembunuhan/#sthash.iSu91nFR.dpuf

Hakim MK Usir Saksi Jokowi, Kompas Malah Nulis Prabowo Salah Data

Ada yang lucu dalam persidangan sengketa Pilpres di MK yang berlangsung Senin kemarin (11/8). Dimana Sejumlah saksi Jokowi-JK dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) klemar-klemer alias planga-plongo, Senin (11/8), tidak menyampaikan hal apapun.

Para saksi tersebut yakni Tarya yang merupakan saksi rekapitulasi di kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Supardi yang merupakan saksi rekapitulasi di kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara serta Damaryanti Nugrahaningrum yang merupakan saksi di kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

"Soal rekapitulasi di kecamatan Penjaringan, ada hal yang mau disampaikan lagi?" tanya Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi. "Tidak ada yang mulia," kata Tarya. "Lho? Kalau tidak ada kenapa ke sini?" tanya Fadlil.

"Sudah diterangkan sebelumnya oleh PPK Penjaringan dan ini sudah sama," kata Tarya. "Kalau tidak ada pulanglah," kata Fadlil. "Siap yang mulia," ucap Tarya.

Sementara, Supardi juga mengatakan hal serupa dengan Tarya. "Setelah mendengar di PPK Tanjung Priok materi sudah sama," kata Supardi menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi.

Namun, Supardi justru membacakan soal keberatan saksi nomor urut satu yang dia peroleh dari tembusan PPK Tanjung Priok. Menurutnya, pelaksanaan rekap di PPS Sunter Agung kedua saksi pasangan calon hadir dan manandatangai berita acara.

"Kok saudara bisa tahu?" tanya Fadlil.

"Karena saya saksi PPK otomatis mendapat tembusan formulir D1 dari kelurahan," jawab Supardi. "Artinya tidak melihat?" tanya Fadili. "Betul," jawab Supardi.

Sementara, Damaryanti justru membacakan keberatan saksi pasangan calon nomor urut satu. Hakim konstitusi, Fadlil, menyela bahwa kalau sudah dibuktikan dengan dokumen sudah cukup, saksi hanya perlu mengatakan yang tidak ada di dokumen.

Setelah itu Damaryanti mengakhiri keterangannya. Namun berbeda dengan pemberitaan di Kompas koran Katolik pro Jokowi itu Headlinenya malah menulis Tim Prabowo Salah Data. Kini memang media seperti Kompas (koran Katolik ) ini sudah berpihak, jika berita diatas soal saksi Jokowi sama sekali tidak sentuh yang mana diusir hakim MK

sumber

http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/08/13/32193/hakim-mk-usir-saksi-jokowi-kompas-malah-nulis-prabowo-salah-data/#sthash.iGVJVUzI.dpuf

PDIP dan Jokowi Akan Menjilat Ludahnya Lagi Dalam Membentuk Kabinet?

Waktu akan menguji konsistensi 'omongan' Jokowi yang sejak semula tidak mau membagi 'kue' kekuasaan dengan Golkar. Bahkan, sejak awal ketika menjelang pilpres, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, pernyataan yang keluar Jokowi 'ogah' bagi kekuasaan dengan Golkar.

Sekarang, sesudah mendekati pembentukan pemerintahan, nampaknya PDIP sudah mulai goyah, tidak dapat mempertahankan konsistensi 'omongan', dan menyatakan membuka diri untuk menerima Partai Golkar masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK. Padahal, awal sebelum pilpres, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dengan lantang menolak memberikan konsesi kepada Golkar dan Aburizal Bakri.

Kondisi awal yang diinginkan nampaknya tidak dapat dipertahankan lagi, maka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, Jokowi dipastikan dapat menerima beberapa partai untuk membangun pemerintahan ke depan. Alasannya, partai koalisi akan memperkuat pemerintahan Jokowi-JK di parlemen.

Kondisi objektif yang ada di mana pemerintahan dengan dukungan PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI, hanya mencapai 40 persen. Ini tidak mungkin akan dapat menciptakan pemerintahan yang stabil. Maka, hanya dengan menjilat kembali 'ludahnya' yang sudah muncrat, dari tokoh PDIP dan Jokowi, pasti akan mengajak partai lain dalam pemerintahan.

SBY yang didukung 60 persen suara, masih membutuhkan dukungan 11 partai politik. Apalagi, Jokowi yang suaranya yang hanya 53 persen? Apalagi, sekarang kemenangan Jokowi di 'udak-udak' di MK, semakin tidak legitimit lagi. Selama ini, Jokowi selalu menginginkan kabinet 'zaken', kabinet kerja, artinya para menteri terdiri dari orang-orang profesional non partai.

"Saya kira Pak Jokowi membuka diri. Kita kan belum 50+1 di DPR, jadi wajar kalau Pak Jokowi menerima satu dua partai untuk bergabung," kata Tjahjo, di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Namun, PDIP dan Jokowi dengan manuver politiknya, seolah-olah yang membuntuhkan kekuasaan adalah Golkar. Seperti diungkapkan Tjahjo Kumolo, di mana dia mengatakan, menanggapi wacana Partai Golkar yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Wacana akan bergabungnya Golkar mulai mencuat setelah adanya desakan agar Munas Golkar segera dilaksanakan 2014 sebelum pelantikan presiden terpilih. Paling-paling yang menginginkan bergabung ke PDIP atau Jokowi hanyalah orang-orang Golkar yang memang di tahun 2009, mendukung JK dalam pilpres.

Maka, kata Tjahjo, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Jokowi-JK sebagai pasangan capres-cawapres terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya kira PDIP dalam konteks itu terus membangun komunikasi dengan Pak Jokowi, kami terus melakukan komunikasi sampai pelantikan," kata Tjahjo. PDIP dan Jokowi akan diuji oleh waktu, apakah semua omongannya itu, benar-benar bisa diwujudkan atau hanya 'umuk' belaka?