Ketakutan, Tim Jokowi-JK Protes Yusril Jadi Saksi Ahli Prabowo

JAKARTA-- Sidang ke-7 sengketa pilpres di Mahkamah Konstiusi (MK), hari ini, Jumat (15/7) mengagendakan mendengar keterangan para saksi ahli. Pihak Prabowo-Hatta selaku pemohon, pihak KPU sebagai termohon, dan kubu Jokowi-JK sebagai pihak terkait, masing-masing mengajukan saksi ahli mereka.

Pihak Prabowo-Hatta menghadirkan saksi ahli mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara UI Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara UI Margarito Kamis, pimpinan lembaga Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, pakar sosiologi Rasyid Saleh, dan pakar komunikasi Marwah Daud Ibrahim.

Sementara itu, pihak KPU membawa empat orang saksi ahli, yaitu Ketiga saksi ahli tersebut adalah Guru Besar FISIP Unair yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti, Guru Besar Fakultas Hukum UI Erman Rajagukguk, serta mantan Hakim Konstitusi Haryono dan aktivis Perludem Didik Supriyanto.

Dari pihak Jokowi-JK, hadir dua orang saksi ahli, yaitu pakar tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dan mantan anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyana. Secara khusus, kehadiran Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli sempat menjadi bahan keberatan pihak Jokowi-JK karena dianggap terlibat dalam politik praktis di pihak koalisi Prabowo-Hatta.

"Posisi Yusril, kita mengetahui bahwa beliau adalah salah satu partai yang ada di koalisi," ujar salah satu tim advokasi Jokowi-JK, Sirra Prayuna, seperti dilaporkan ROL, Jumat (15/8).

Seperti diketahui, Yusril merupakan pimpinan Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB). PBB sendiri merupakan salah satu partai penyokong pasangan Prabowo-Hatta. Menanggapi keberatan tim Jokowi-JK, Hakim Ketua Hamdan Zoelva. menjelaskan tidak ada masalah dengan hal tersebut.

"Tidak masalah, itu boleh saja. Penilaian nanti ada di tangan majelis," ujar Zoelva.

Pengalaman Yusri yang selama ini selalu memenangkan sengketa hukum di MK memang membuat ketakutan pihak yang berseberangan dengannya.

Pidato Kenegaraan Presiden SBY Isyaratkan Jokowi Bakal Jadi Tersangka?

Dalam pidato kenegaraan menyambyt HUT RI ke-69, Jumat (15/08/2014) hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan sinyal bakal ada tokoh besar di negeri ini yang akan menjadi tersangka kasus korupsi.

“Berkali-kali saya nyatakan, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini dan tidak ada tebang pilih pada mereka yang melakukan korupsi,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna DPR dan DPD RI, di Jakarta.

Selama menjabat, SBY mengaku sudah mengeluarkan 176 izin pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga melakukan korupsi. Ia menegaskan, tindakan tersebut diambilnya tanpa melihat apa jabatan dan koneksi para pejabat yang tersangkut kasus hukum tersebut.

SBY menuturkan selama masa pemerintahannya sebanyak 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, termasuk anggota legislatif dan lembaga yudikatif, telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi.

Menurutnya, angka itu tidak termasuk mereka yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung.

“Ini adalah tanda buruk, tapi membuktikan hukum dapat menjerat siapa pun tanpa pandang buku. Ini membuat saya optimis, penegakan hukum yang dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan negera yang bersih,” tegas SBY.

Lalu siapa tokoh besar yang disinyalkan SBY bakal menjadi tersangka itu? Mungkinkah itu Jokowi, pemenang Pilpres 2014 versi KPU yang disinyalir kuat terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta yang kini diusut Kejaksaan Agung?

Kita tungga saja!

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/pidato-kenegaraan-presiden-sby.html

Kemenangan Jokowi Timbulkan Krisis Legitimasi, Ini Argumentasi Yusril di Sidang MK

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan menjadi lembaga kalkulator jika memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Menurut Yusril sebagai saksi ahli dari pihak Prabowo-Hatta, kewenangan Mahkamah yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), dalam memutus PHPU presiden dan wakil presiden adalah bentuk penyederhanaan pembuat UU yang saat memiliki waktu yang amat terbatas.

"Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada saat itu, Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka ataupun dalam perkembangannya MK dalam yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif," beber Yusril dalam persidangan. Demikian seperti dilaporkan tribunnews.

Yusril menilai, dalam perjalanan MK yang telah berdiri lebih dari satu dekade bisa memutuskan perkara ke arah yang lebih substansial. Bekas Menteri Hukum dan HAM itu mencontohkan MKRI bisa mencontoh MK Thailand yang memutuskan apakah Pemilu itu konstitusional atau tidak.

"Sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah substansial dalam Pemilu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusional dan legalitas pelaksanaan Pemilu itu sendiri," ungkap Yusril.

Masalah legalitas dan konstitusiol tersebut adalah apakah KPU telah melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang menjadi asa Pemilu.

Persoalan konstitusionalitas, lanjut Yusril, adalah hal yang perlu menjadi pertimbangan MK agar terkait dengan aspek legalitas pelaksanaan Pemilu sebagai aturan pelaksaaan sebagaiamana yang diamanatkan UUD 1945. Menurut Yusril, ini sangat penting agar presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh legitimasi konstitusional.

"Karena tanpa itu siapapun yang terpilih presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas di negara ini. Ada baiknya dalam memeriska PHPU presiden dan wakil presiden kali ini Mahkamah sebaiknya melangkah ke arah itu," tukas Yusril.

Walau Jokowi-JK sudah diputuskan KPU sebagai pemenang, tapi melihat begitu banyaknya bukti-bukti kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif maka kemenangan itu akan menimbulkan krisis legitimasi.

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/kemenangan-jokowi-timbulkan-krisis.html

Dilantik Aleg DPRD Bantul hari ini, Kader PKS tulis "Surat Wasiat" untuk Istri

Hari ini (Rabu, 13/8/2014), 45 Anggota DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019 bakal dilantik. Acara pelantikan akan dilakukan di Pendopo Parasamya, Kabupaten Bantul.

Salah satu anggota DPRD Bantul yang bakal dilantik itu adalah Setiya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia termasuk 28 aleg 'wajah baru' dari 45 anggota DPRD Bantul, 17 aleg adalah incumbent. Di hari pelantikan ini, kader PKS yang aktif di twitter dengan akun @setiya_jogja ini membuat "Surat Wasiat" kepada isterinya. Berikut isinya:


Istriku,
Hari ini suami-mu akan mengucapkan sumpah-janji sebagai wakil rakyat DPRD Bantul
Sebentar lagi mereka akan menyebutku bapak dewan

Sekali lagi aku tegaskan
Ini bukan kemuliaan
Ini bukan takrim
Ini taklif
Ini beban berat dan tanggung jawab

Kalau sebanyak orang berebut mendapatkannya
Karena jabatan kedudukan dan sekian fasilitas lainnya
Aku berangkat karena tugas dakwah

Ingatlah bukankah tidak terbayang sebelumnya, saat kita memulai berkeluarga, untuk menjadikanku anggota dewan?
Aku memantapkan langkah ini, karena tugas jamaah. Tugas dakwah!

Selain tanggung jawab sebagaimana anggota dari partai lain, ada tanggung jawab dakwah yang aku emban...
Dakwah dengan segala karakternya. Dakwah yang penuh hikmah sekaligus berisi banyak mihnah...

Ingatlah istriku,
Bukan banyaknya fasilitas yang akan kita dapati...
Tapi banyaknya tuntutan dan tanggung jawab

Kita...??
Ya. Kau dan aku!!
Kita!!!
Karena sebentar lagi kau akan sandang predikat ibu dewan.
Mereka tidak akan peduli.
Dan yang perlu kita lakukan bukan menjelaskan, tetapi memerankan sebaik mungkin.

Istriku tercinta,
Dalam tugas beramar-ma'ruf nahi munkar
Kesempatan kita bekerja dengan tangan dan lisan.
Tidak lagi dengan hati. Di tangan ini akan tersampir sedikit dari kekuasaan.

Dalam kesempatan menjadi sebaik-baik manusia,
Kita memiliki kesempatan untuk memberi kemanfaatan kepada lebih banyak manusia.

Tapi ingatlah,
Makin tinggi pohon, makin tinggi angin yang akan menerpa nya.
Akar yang makin kuat kita butuhkan.
Silah billah dan silah bil-ikhwah harus terjaga dengan mesra

Istriku...
Ijinkan hari-hariku akan aku bagi
Karena aku tidak lagi milikmu semata Aku ini milik ummat

Maafkan aku saat banyak meninggalkanmu
Untuk menunaikan tugas berat ini

Istriku
Ingatkan aku
Untuk selalu setia kepada Sang Pencipta, setia kepada bangsa dan negara, setia kepada dakwah, serta selalu setia kepada keluarga kita

Istriku tersayang
Doakan aku
Mampu mengemban amanah ini
Doakan aku
Bisa memberi kemanfaatan untuk sebanyak-banyak manusia
Doakan aku
Mampu memberi kemanfaatan untuk para kader, simpatisan dan masyarakat yang telah bekerja bersama
Doakan aku
Bisa menjalankan tugas dakwah dan jamaah. Menjadi batu bata yang baik untuk bangunan peradaban
Doakan aku
Tetap istiqomah dalam jalan dakwah yang diridhoi Allah
Doakan aku
Tidak terperdaya dengan segala fitnah dan tipu muslihat dunia. Apapun bentuknya.
Doakan aku
Bisa membawamu dan keluarga kita ke surga Allah yang menjadi cita-cita kita

Istriku,
Titip anak-anak kita
Semoga kita bisa mendidiknya bersama-sama menjadi pelanjut dakwah kita. Anak-anak yang akan membanggakan kita, tidak saja di dunia. Tapi saat kita berkumpul di surga Allah nantinya.

Rabu, 13/08/2014
Dengan sepenuh cinta

Setiya

Pemilu Curang & Terburuk Pasca Orde Baru, di Papua Novel Diancam Pembunuhan

Pada pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (12/8), tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa antara lain menghadirkan saksi dari Papua, Novela Nawipa.

Ia merupakan saksi mandat tempat pemungutan suara Kampung Awaputu, Kabupaten Paniai, Papua. Novela bersaksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim dengan suara lantang dan bersemangat.

Dalam kesaksiannya, Novela mengatakan kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva bahwa tidak ada pencoblosan pada saat itu. Saat pencoblosan hanya ada dirinya dan sejumlah warga di TPS tempat dia seharusnya bertugas. Namun, ia tidak mendapati satu pun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Juga tidak ada logistik pemilu di TPS tempat ia bertugas.

Lalu, hakim MK, Patrialis Akbar bertanya, "Bagaimana suasana masyarakat waktu itu? Ini kan proses pemilu, tetapi kan tidak ada kegiatan pemilu, bagaimana suasana masyarakat?"

Novela menjawab, "Ya, ada masyarakat. Bapak jangan tanya saya. Saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harusnya melaksanakan sosialisasi, Pak, bukan kami."

Jawaban itu pun membuat Patrialis dan sejumlah hakim lainnya terkejut, tapi kemudian tertawa.

"Ya, siap!" ujar Patrialis.

"Ya, terima kasih," kata Novela.

Namun, rupanya ada pihak yang tidak senang dengan apa yang diungkapkan Novela itu. Di Twitter beredar kabar bahwa Novela diancam dibunuh oleh seorang adik pejabat.

Lewat akun pendukungnya di Twitter, Novela Nawipa mengatakan dirinya tidak takut dengan ancaman itu. “Saya hanya takut Tuhan!” katanya.

Pada sidang itu juga tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menghadirkan saksi dari Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua: Elvincent Dokomo. Dalam kesaksiannya, Elvincent mengatakan, “Kami dapat nol karena ketua penyelenggara beserta empat anggotanya itu memerintahkan PPS, PPD, sampai KPPS untuk merekap nomor satu kosong. Semua suara dikasih ke nomor dua. Jadi, tidak ada pencoblosan, Yang Mulia. Bupati saja diusir keluar tanpa suatu alasan yang jelas.

Kubu Prabowo: Ini Pemilu Terburuk Setelah Orde Baru

Proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan banyak bukti terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

"Misalnya saksi yang diadukan oleh KPU baik Jawa Timur dan DKI Jakarta justru membenarkan pengabaian rekomendasi Bawaslu dan pelanggaran DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) yang menjadi isu utama dalam pilpres ini," ungkap Juru Bicara Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman kepada Okezone, Selasa (12/8/2014) malam.

Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya pencoblosan di beberapa tempat.

"Mata kita terbuka atas apa yang terjadi di Papua, Nias Selatan dan Maluku Utara, bagaimana ketika kita sudah sekitar puluh tahun masih ada praktik pembunuhan dengan tidak ada pencoblosan, tidak ada TPS dan logistik di 14 kabupaten di Papua," bebernya.

Kejadian itu menurut Habib sudah cukup membuat pelaksanaan pemilu kali ini menjadi yang terburuk setelah Orde Baru (Orba).

"Ini tragedi dan sepanjang yang saya tahu ini pemilu terburuk setelah Orde Baru. Apa lagi yang mau dibuktikan kalau begini, kecurangan terjadi meluas," tuntasnya.- 

sumber

http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/08/13/32194/pemilu-curang-terburuk-pasca-orde-baru-di-papua-novel-diancam-pembunuhan/#sthash.iSu91nFR.dpuf

Hakim MK Usir Saksi Jokowi, Kompas Malah Nulis Prabowo Salah Data

Ada yang lucu dalam persidangan sengketa Pilpres di MK yang berlangsung Senin kemarin (11/8). Dimana Sejumlah saksi Jokowi-JK dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) klemar-klemer alias planga-plongo, Senin (11/8), tidak menyampaikan hal apapun.

Para saksi tersebut yakni Tarya yang merupakan saksi rekapitulasi di kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Supardi yang merupakan saksi rekapitulasi di kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara serta Damaryanti Nugrahaningrum yang merupakan saksi di kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

"Soal rekapitulasi di kecamatan Penjaringan, ada hal yang mau disampaikan lagi?" tanya Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi. "Tidak ada yang mulia," kata Tarya. "Lho? Kalau tidak ada kenapa ke sini?" tanya Fadlil.

"Sudah diterangkan sebelumnya oleh PPK Penjaringan dan ini sudah sama," kata Tarya. "Kalau tidak ada pulanglah," kata Fadlil. "Siap yang mulia," ucap Tarya.

Sementara, Supardi juga mengatakan hal serupa dengan Tarya. "Setelah mendengar di PPK Tanjung Priok materi sudah sama," kata Supardi menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi.

Namun, Supardi justru membacakan soal keberatan saksi nomor urut satu yang dia peroleh dari tembusan PPK Tanjung Priok. Menurutnya, pelaksanaan rekap di PPS Sunter Agung kedua saksi pasangan calon hadir dan manandatangai berita acara.

"Kok saudara bisa tahu?" tanya Fadlil.

"Karena saya saksi PPK otomatis mendapat tembusan formulir D1 dari kelurahan," jawab Supardi. "Artinya tidak melihat?" tanya Fadili. "Betul," jawab Supardi.

Sementara, Damaryanti justru membacakan keberatan saksi pasangan calon nomor urut satu. Hakim konstitusi, Fadlil, menyela bahwa kalau sudah dibuktikan dengan dokumen sudah cukup, saksi hanya perlu mengatakan yang tidak ada di dokumen.

Setelah itu Damaryanti mengakhiri keterangannya. Namun berbeda dengan pemberitaan di Kompas koran Katolik pro Jokowi itu Headlinenya malah menulis Tim Prabowo Salah Data. Kini memang media seperti Kompas (koran Katolik ) ini sudah berpihak, jika berita diatas soal saksi Jokowi sama sekali tidak sentuh yang mana diusir hakim MK

sumber

http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/08/13/32193/hakim-mk-usir-saksi-jokowi-kompas-malah-nulis-prabowo-salah-data/#sthash.iGVJVUzI.dpuf

PDIP dan Jokowi Akan Menjilat Ludahnya Lagi Dalam Membentuk Kabinet?

Waktu akan menguji konsistensi 'omongan' Jokowi yang sejak semula tidak mau membagi 'kue' kekuasaan dengan Golkar. Bahkan, sejak awal ketika menjelang pilpres, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, pernyataan yang keluar Jokowi 'ogah' bagi kekuasaan dengan Golkar.

Sekarang, sesudah mendekati pembentukan pemerintahan, nampaknya PDIP sudah mulai goyah, tidak dapat mempertahankan konsistensi 'omongan', dan menyatakan membuka diri untuk menerima Partai Golkar masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK. Padahal, awal sebelum pilpres, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dengan lantang menolak memberikan konsesi kepada Golkar dan Aburizal Bakri.

Kondisi awal yang diinginkan nampaknya tidak dapat dipertahankan lagi, maka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, Jokowi dipastikan dapat menerima beberapa partai untuk membangun pemerintahan ke depan. Alasannya, partai koalisi akan memperkuat pemerintahan Jokowi-JK di parlemen.

Kondisi objektif yang ada di mana pemerintahan dengan dukungan PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI, hanya mencapai 40 persen. Ini tidak mungkin akan dapat menciptakan pemerintahan yang stabil. Maka, hanya dengan menjilat kembali 'ludahnya' yang sudah muncrat, dari tokoh PDIP dan Jokowi, pasti akan mengajak partai lain dalam pemerintahan.

SBY yang didukung 60 persen suara, masih membutuhkan dukungan 11 partai politik. Apalagi, Jokowi yang suaranya yang hanya 53 persen? Apalagi, sekarang kemenangan Jokowi di 'udak-udak' di MK, semakin tidak legitimit lagi. Selama ini, Jokowi selalu menginginkan kabinet 'zaken', kabinet kerja, artinya para menteri terdiri dari orang-orang profesional non partai.

"Saya kira Pak Jokowi membuka diri. Kita kan belum 50+1 di DPR, jadi wajar kalau Pak Jokowi menerima satu dua partai untuk bergabung," kata Tjahjo, di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Namun, PDIP dan Jokowi dengan manuver politiknya, seolah-olah yang membuntuhkan kekuasaan adalah Golkar. Seperti diungkapkan Tjahjo Kumolo, di mana dia mengatakan, menanggapi wacana Partai Golkar yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Wacana akan bergabungnya Golkar mulai mencuat setelah adanya desakan agar Munas Golkar segera dilaksanakan 2014 sebelum pelantikan presiden terpilih. Paling-paling yang menginginkan bergabung ke PDIP atau Jokowi hanyalah orang-orang Golkar yang memang di tahun 2009, mendukung JK dalam pilpres.

Maka, kata Tjahjo, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Jokowi-JK sebagai pasangan capres-cawapres terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya kira PDIP dalam konteks itu terus membangun komunikasi dengan Pak Jokowi, kami terus melakukan komunikasi sampai pelantikan," kata Tjahjo. PDIP dan Jokowi akan diuji oleh waktu, apakah semua omongannya itu, benar-benar bisa diwujudkan atau hanya 'umuk' belaka?

Saksi: Tak Ada Aktivitas Pemilihan Tapi Ada Hasil Pencoblosan

Kehebohan terjadi saat sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (12/8/14).

Tim Kuasa Hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menghadirkan saksi guna mengungkap kecurangan yangterjadi pada salah satu distrik di Papua.

Saksi Prabowo-Hatta mengungkapkan bahwa tidak ada aktivitas pemungutan suara saat Pilpres pada 9 Juli 2014 di Kampung Awa Butu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua.

“Tidak ada aktivitas pemilihan, di kampung kami. di Kampung Awa Butu, tidak ada TPS, tidak ada bilik suara,” kata Novela Nalifa, saat bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (12/8/14) seperti dikutip dari ROL..

Ketika Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva menanyakan apakah ada petugas KPPS dan saksi lainnya. “Saya tidak tahu pak, jangan nanya saya. Saya di situ tidak tahu apa-apa karena tidak ada kegiatan pemilu,” kata Novela.

Suasana sidang semakin riuh ketika Hakim Konstitusi Arief Hidayat menanyakan apakah ada kegiatan pemungutan suara di Distrik Paniai Timur, Novela tidak mau menjawab. “Saya tidak mau menjawab, saya hanya mau jawab di Kampung Awa Butu yang lain tanya ke penyelenggara,” katanya.

Atas jawaban ini Arief Hidayat tidak mau melanjutkan pertanyaannya. “Kalau saya lanjutkan bisa kacau ini,” kata Arief.

Saksi lainnya, Dedi Waluyo, mengungkapkan jika di Kabupaten Paniai terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014. “Di Distrik Mafia Barat dan Mafia Timur, itu tidak ada pelaksanaan pemungutan suara tapi saat di rekapitulasi tingkat Provinsi dua distrik tersebut ada hasilnya,” kata Dedi.

Dedi mengungkapkan dalam hasil rekapitulasi tingkat provinsi disebutkan jika perolehan suara pasangan Nomor urut 1 Prabowo-Hatta mendapatkan suara kosong sedangkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan angka 100 persen.

“Saat rekap itu, Distrik Mafia Barat DPT nya 6828. Pasangan nomor 1 mendapatkan nol dan pasangan nomor 2 mendapatkan 6828 suara. Untuk di Distrik Mafia Timur DPT nya 11194, nomor urut 1 mendapatkan suara nol dan dan nomor urut 2 mendapatkan 11194 suara,” ungkapnya.

Ia mengatakan hal tersebut sudah di laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, dan Bawaslu Papua sendiri mengakui jika di 2 distrik yang disebutkan tidak ada pelaksanaan pemungutan suara.

“Bawaslu akhirnya merekomendasikan KPU Papua untuk melakukan pemungutan suara susulan, tapi sampai sekarang tidak ada itu pelaksanaannya,” tandas Dedi.

Pada sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK ini menghadirkan 25 saksi kubu Prabowo-Hatta. (ROL/sbb/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/08/12/55692/saksi-tak-ada-aktivitas-pemilihan-tapi-ada-hasil-pencoblosan

Sidang Sengketa Pilpres, Saksi Akui Coblos Enam Surat Suara

VIVAnews - Sidang sengketa pemilihan presiden semua pihak dikagetkan oleh pengakuan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 3 Desa Babulahusa, Kecamatan Majino, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Satoni. Di ruang sidang ia mengaku di wilayahnya telah dilakukan pencoblosan oleh petugas.

"Saya mencoblos enam surat suara untuk Jokowi karena kita para anggota KPPS sepakat agar tak ada surat suara tersisa saat pencoblosan," katanya, Selasa 12 Agustus 2014.

Satoni, menjelaskan hasil rekapitulasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat 68 suara dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 32 suara. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 100 suara. Jumlah itu menurutnya melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS.

Pencoblosan dilakukan oleh petugas setelah warga meninggalkan TPS. Saksi dari masing-masing pihak hadir, namun tak mengetahui pencoblosan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 3.

Tim hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, mengatakan pengakuan itu membuktikan kecurangan memang terjadi dan melibatkan petugas dari Komisi Pemilihan Umum. Ia meminta KPU jangan menutupi adanya kecurangan terstruktur.

"Ini fakta bahwa penyelenggaraan pemilu masih seperti itu. Semua ini harus diperbaiki ke depan. Ini saya kira yang harus kita minta. KPU harus menerangkan dan mengakui apabila ini benar, jangan mereka tolak seolah-olah tidak ada apa-apa," jelasnya.

Hakim konstitusi Patrialis Akbar juga meminta KPU untuk membuat catatan terkait penyelenggaraan pemilu. "Saya meminta keterangan tertulis dari KPU. Permasalahannya terlalu banyak. Ini untuk pembelajaran ke depan," jelasnya. (ita)

sumber

http://politik.news.viva.co.id/news/read/528221-sidang-sengketa-pilpres--saksi-akui-coblos-enam-surat-suara?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Progres 98 Kembali Datangi KPK Pertanyakan Laporan atas Jokowi

Sejumlah massa yang mengatasnamakan organisasi Progres '98 kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin malam, 11 Agustus 2014. Mereka kembali mempertanyakan mengenai perkembangan laporan mereka terkait Joko Widodo serta Megawati Soekarnoputri.

Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengatakan bahwa pihaknya berniat melakukan aksi damai dengan melakukan aksi menginap di KPK. Hal tersebut bertujuan untuk mendesak gara KPK segera menindaklanjuti laporannya.

"Aksi nginap ke Gedung KPK untuk menuntut lembaga tersebut segera memanggil dan memeriksa Jokowi dan Megawati dalam kasus," kata Faizal di Gedung KPK. Demikian seperti dilaporkan vivanews, Senin (11/8/2014).

Dia menuturkan, sama seperti sebelumnya, yang mereka laporan antara lain adalah kasus rekening Jokowi yang diduga terdapat unsur gratifikasi, kasus korupsi APBD Kota Solo sebesar Rp12,4 miliar saat Jokowi menjabat sebagai Walikota, kasus korupsi pengadaan Transjakarta senilai Rp1,5 triliun, kasus rekening Jokowi di luar negeri senilai US$8 juta serta kasus Megawati dalam skandal BLBI.

"Maka melalui kesempatan ini, Progres 98 mendesak pihak Komisioner KPK bersikap terbuka dan transparan guna menjelaskan kepada publik tentang sejauh mana kasus-kasus dimaksud tidak segera diselesaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK," kata Faizal.

Dia menegaskan aksi yang dilakukannya ini adalah secara damai. Hal itu dilakukan guna memastikan terus mengawal agar benar-benar memproses laporan yang sudah diberikan.

"Guna memastikan bahwa perlunya penuntasan kasus-kasus yang kami adukan dan hingga kini tidak disikapi secara serius oleh KPK," ujar dia.

Kata Jokowi

Jokowi sendiri sudah pernah angkat bicara soal kasus-kasus yang menyangkut namanya, termasuk tudingan korupsi TransJakarta. Ia memang berperan dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tapi saat sudah sampai tahap penggunaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab. Untuk itu, Jokowi mengaku tidak mengawasi satu per satu. Ia memang memberi perintah, tapi jika ada kesalahan penggunaan merupakan inisiatif bawahannya.

"Saya yang nyuruh ke utara tapi kamu nyemplung. Siapa yang salah," ia berasosiasi.

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/progres-98-kembali-datangi-kpk.html

Hamas Apresiasi Kemenangan Erdogan Dalam Pilpres Turki

Gaza - Hamas menyampaikan apresiasi kepada Recep Thayep Erdogan atas kemenangannya dalam pilpres Turki.

“Dari hati dan dengan sepenuh cinta, kami menyampaikan apresiasi kepada tuan Recep Thayep Erdogan atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Turki," tulis anggota Biro Politik Hamas, Izzat Rashiq di laman facebooknya, Senin (11/8).

Rashiq menambahkan, kami merespon dengan perasaan yang sama, saat Erdogan menyatakan, “Hari ini, Kemenangan untuk Al-Quds, Gaza dan Ramallah,” seluruh Palestina mengapresiasi kemenangan ini, apresiasi atas sikap Anda yang murni mendukung persoalan Palestina.

Seperti diberitakan, Perhitungan Dewan Pemilihan Agung (Supreme Election Board/KPU) Turki, menunjukkan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilu pertama kalinya presiden secara langsung. Kemenangan ini memperkuat posisi Erdogan sebagai pemimpin Turki yang sangat kuat. Demikian kantor berita yang dikelola negara Anadolu melaporkan Minggu (10/8).

Dengan 98,75% suara masuk yang sudah dihitung, Erdogan meraih 51,95%, disusul saingan utamanya Ekmeleddin Ihsanoglu 38,34%. Sedangkan kandidat ketiga, Selahattin Demirtas meraih 9,71%.Dengan demikian, Erdogan memenangkan Pilpres dengan satu putaran. Putaran dua yang direncanakan 24 Agustus tidak diperlukan lagi, demikian pengumuman dari KPU Turki.

Minggu (10 Agustus 2014), untuk pertama kalinya rakyat Turki memilih Presiden secara langsung. Pilpres ini diikuti tiga kandidat, Recep Tayyip Erdogan yang diusung Partai Keadilan dan Pembangunan (AK-Parti), Ekmeleddin İhsanoğlu (mantan sekjen OKI yang dicalonkan oleh partai sekuler Republic People’s Party/RPP, dan Nationalist Movement Party/NMP) dan Selahattin Demirtaş (perwakilan suku Kurdi yang merupakan ketua Peace and Democracy Party/PDP).

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/hamas-apresiasi-kemenangan-erdogan.html

Pembukaan Kotak Suara Jadi Kesalahan KPU

Mantan Komisioner KPU Endang Sulastri mengatakan seharusnya KPU lebih berhati-hati dalam melakukan pembukaan kotak suara sehingga tidak disalahkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berbuat kecurangan.

"Pembukaan kotak suara oleh KPU adalah maksud baik yang dilakukan tanpa cara yang benar sehingga ini menjadi kesalahan KPU," kata Endang ketika dihubungi, Senin (10/8/2014).

Menurutnya, meski tidak ada sanksi pidana yang diberlakukan dalam UU Pemilu, tetapi bisa saja kesalahan ini dihubungkan dengan pelanggaran terhadap aset negara yang bisa juga menyeret sanksi pidana KPU.

"Jadi bisa saja ini menjadi pidana jika dihubungkan dengan perusakan aset negara," ujarnya.

Sesuai Pasal 149 UU Pilpres, penyelenggara pemilu wajib menjaga dan mengamankan kotak suara setelah proses rekapitulasi sehingga kotak suara terbut menjadi milik negara

Yang menjadi persoalan adalah semua berkas dimasukan ke dalam kotak suara sehingga manakala membutuhkan salah satu berkas pemilu maka harus membuka kotak suara tersebut.

"Ini yang menjadi persoalan yang sebelumnya harusnya bisa diantisipasi oleh KPU, sehingga tidak jadi celah yang dipersoalkan," ujarnya.

Hal inilah yang akhirnya dipersoalkan oleh pasangan peserta Pilpres 2014 Prabowo Hatta yang menggugat profesionalisme KPU di Mahkamah Konstitusi dan juga di Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam sidang etik di DKPP nanti, kata Endang, kesalahan ini akan dinilai oleh majelis hakim apakah penyelenggara pemilu melanggar kode etik nya sebagai penyelenggara pemilu.

"Kode etik ini sangsinya bisa bemacam-macam sampai sangsi terberatnya adalah pemecatan," katanya.

Meski demikian, keputusan DKPP besifat personal sehingga tidak mempengaruhi keputusan lembaga. "Artinya keputusan DKPP tidak akan mempengaruhi keputusan KPU sebelumnya," ujarnya.

Akan tetapi keputusan DKPP ini bisa saja dijadikan pertimbangan hakim di MK sehingga bisa juga mempengaruhi keputusan KPU sebagaimana yang diadukan oleh para penggugat.

Sebelumnya sidang kedua gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi kembali digelar hari ini.

Dalam pembukaan pembacaan berkas tuntutanya, tim Prabowo-Hatta selaku pemohon menyoroti kasus pembukaan kotak suara yang dilakukan secara sepihak oleh KPU di beberapa TPS.

"KPU membuka alat bukti dengan melawan hukum. Oleh sebab itu bukti yang diajukan dalam persidangan sengketa pilkada ini merupakan alat bukti yang tidak sah," kata anggota tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto.

Menurut Didi apa yang dilakukan KPU merupakan pelanggatan etik penyelenggaraan pemilu. Selain itu bertentang dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Berdasarkan pasal 149 UU Pilpres, KPU Kabupaten Kota menyimpan dan menjaga keutuhan kotak suara dalam keadaan digembok dan disegel di tempat yang terjaga kerahasiaannya. Dengan begitu seolah KPU sudah mengetahui terkait materi PHPU yang diajukan pemohon," imbuhnya.

Menurut kubu Prabowo-Hatta, pembukaan kotak suara tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

"Selain dari kondisi tersebut di atas, tidak ditemukan peraturan yang memperbolehkan pembukaan dokumen perhitungan
suara, tidak dibenarkan menurut hukum," ujarnya.

Prabowo-Hatta juga menduga, KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20, serta Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kuasa hukum Merah Putih Maqdir Ismail meminta MK menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Setelah itu, pemohon lewat kuasa hukumnya, meminta MK menyatakan bahwa perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara. [rok/inilah]

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/pembukaan-kotak-suara-jadi-kesalahan-kpu.html

Maaf, Khalifah Belum Ada....Erdogan Dulu yang Membiayai Gaza

Kurang Dari 12 Jam Sejak Pengumuman Kemenangannya Sebagai Presiden Terpilih, Erdogan Langsung Memenuhi Janjinya dan mengangkut korban-korban luka warga Palestina dengan menggunakan pesawat Turki untuk diobati dengan biaya pemerintah Turki, dan pengobatan dilakukan di rumah-rumah sakit di Turki.

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/maaf-khalifah-belum-adaerdogan-dulu.html

Roket Hamas Kacaukan Sistem Keamanan Israel

Harian Israel Haaretz menyatakan peristiwa jatuhnya roket Palestina di kota Ehod yang berseberangan dengan bandara Ben Gurion, Tel Aviv Timur, telah memudarkan teori keamanan militer zionis.

Di situs onlinenya, Haaretz menyebutkan jatuhnya roket ke kawasan dekat bandara telah mendorong Amerika melarang maskapainya ke bandara Ben Gurion. Sejumlah maskapai Eropa dan negara-negara lainnya mengambil langkah serupa.

''Sebuah roket hasil produksi Gaza telah menggentarkan Israel dan mengganggu bandara utama Israel serta memaksa ribuan orang menunggu di bandara internasional setelah dihentikannya penerbangan ke Israel,'' sebut laporan Haaretz seperti dilaporkan PIP. ''Serangan itu sangat mengacaukan pemerintah dan keamanan Israel.''

Harian tersebut menegaskan peristiwa tersebut telah memukul teori keamanan zionis melebihi perang tahun 67 dan 73. Israel telah mengalihkan perang ke negara musuh, namun kali ini perang berpindah ke negara sendiri.

Kondisi perang saat ini berlangsung seimbang antara kedua pihak, tanpa ada kemampuan satu pihak untuk mengakhiri pertempuran.

Menutup pernyataannya, harian Haaretz menyatakan kemampuan Israel melindungi keamanannya telah menurun. Hal ini mengharuskannya untuk mengubah teori keamanan dan mengganti istilah “Dukung Militer Meraih Kemenangan” dengan istilah “Dukung diplomasi untuk mencegah perang di masa mendatang.” [ROL]

sumber

http://www.bersamadakwah.com/2014/08/roket-hamas-kacaukan-sistem-keamanan.html

Turki Berhasil Buka Akses Udara Gaza-Ankara

Ankara. Beberapa orang korban luka Gaza sampai ke kota Ankara, Turki, Senin (11/8/2014), untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Para korban lainnya diharapkan bisa segera dievakuasi juga ke Ankara sesuai dengan rencana yang sudah dicanangkan pemerintah Turki.

Hal tersebut dinyatakan oleh perdana menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam sebuah pernyataan seusai memenangkan pemilu presiden. Sementara itu, menteri luar negeri Turki, Ahmet Davutoglu, turut menyambut kedatangan para korban di airport Ankara, yang terdiri dari 3 orang wanita dan seorang pemuda. Mereka segera dibawa ke rumah sakit.

Dalam kesempatan itu Davutoglu mengatakan, “Para korban luka mulai berdatangan dari Gaza. Kami memang berusaha membangun akses udara dari Gaza ke Turki untuk mengevakuasi ribuan korban luka. Dalam tahap pertama ini akan ada 200 korban yang dievakuasi. Setiap pesawat diharapkan bisa membawa 40 korban. Evakuasi ini berhasil setelah tercapai kesepakatan dengan Israel dan Mesir.” (msa/dakwatuna/rassd)

Sumber:

http://www.dakwatuna.com/2014/08/11/55654/turki-berhasil-buka-akses-udara-gaza-ankara/#axzz3A7BFBZfm

Ketum PBNU Kritik Keberadaan Tim Transisi Jokowi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai pembentukan tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak etis. Tim transisi dinilai tidak menghormati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini masih menjabat.

“Tidak etis tim transisi itu, presiden kan masih SBY sampai Oktober (2014). Hormati beliau ini jangan sampai merasa terganggu sebagai presiden, mengusik ketenangannya,” kata Said di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (08/08/2014), seperti diberitakan Antara.

Menurut Said, tim transisi sebaiknya hanya diketahui oleh internal pihak Jokowi-JK. Ia juga meminta Jokowi-JK sabar menunggu putusan sengketa Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dianggap nyamuk apa presiden? Dia (Presiden SBY) masih bekerja,” lanjut Said.

Sebelumnya, Presiden SBY juga mengomentari terbentuknya tim transisi dalam video yang diunggah di YouTube. Ia memuji inisiatif tersebut. Hanya, Kepala Negara mengatakan, dirinya baru akan membantu mempersiapkan pemerintahan baru setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil Pemilu Presiden 2014.

“Rasanya tidak baik dan tidak etis ketika MK tengah bersidang, belum mengambil putusan apa pun, lantas saya atau menteri-menteri di kabinet saya diminta merencanakan masa transisi pemerintahan,” ungkap Presiden.

Seperti diberitakan, Jokowi dan Jusuf Kalla kini tengah mempersiapkan masa transisi. Jokowi bahkan baru saja meresmikan Rumah Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Dia juga mengangkat Rini Soemarno, orang dekat Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, sebagai kepala di Rumah Transisi itu.

Rini dibantu oleh Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristyanto, dan Akbar Faizal yang selama ini kerap mendampingi Jokowi dalam berkampanye. Tugas tim transisi adalah memetakan persoalan dan menyusun program bagi pemerintahan Jokowi.
http://www.pkspiyungan.org/2014/08/ketum-pbnu-kritik-keberadaan-tim.html

Membongkar Kebohongan Komisioner KPU

INI BUKAN 40 DETIK BUNG!!

salah satu komisioner KPU haidar nafis gumay mengatakan pertemuan dgn anggota tim sukses jokowi dan salah satu komjen anggota polri hanya berlangsung 40 detik

tidak lebih 40 detik

praktisi intelejen berinisial DS dulu pernah mengatakan; pertemuan disebuah restoran sate senayan, menteng. itu pertemuan 'sekilas' yang direncanakan

pertemuan yang direncanakan

tidak ada kebetulan didalam politik; ditambah keberadaan masing masing pihak yang sangat memiliki kepentingan

menengok informasi yang ada; pertemuan haidar nafis itu lebih dari pertemuan 40 detik

menurut DS apakah haidar nafis membawa stopwatch untuk menghitung pasti, berapa lama dia melakukan pertemuan itu

foto itu bisa menggambarkan segalanya

haidar nafis itu bukan hanya 'say hello' tetapi ikut duduk berbincang sambil berbisik

dan itu yang pasti memakan waktu diatas 40 detik bahkan bisa diatas 2 menit an

pertemuan haidar nafis dgn budi gunawan dan trimedia itu adalah pertemuan sekilas yang direncanakan

mengapa direncanakan?

karena ada pembicaraan serius diantara mereka (tengoklah foto)

berbincang dengan berbisik bisik

kalau haidar nafis berkilah dirinya hanya menyapa; maka logikanya gestur dan posisi tubuh tidak seperti yang tertangkap difoto

kalau hanya menyapa; cukup angkat tangan dan say hello sambil tersenyum dengan menjaga jarak (ditambah masa' haidar nafis bodoh tidak mengerti kode etik dirinya seorang komisioner KPU yang rentan sensitifitas kepentingan)

apalagi yang ditemui adalah salah satu anggota tim sukses capres

mungkiiin; haidar nafis dulunya adalah mantan guru olahraga, yang kemana mana membawa stopwatch untuk mencatat kan waktu

DS katakan harusnya haidar nafis diuji saja dengan detektor kebohongan, apakah dirinya mampu beretorika terus menutupi dgn berbagai macam statement

sumber

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/membongkar-kebohongan-komisioner-kpu.html

-bang dw-

Pemuda Gaza Ciptakan Alat Pembangkit Listrik dan Gas Menggunakan Air

Peperangan Gaza ketiga yang beralngsung sejak 8 Juli yang lalu sudah merenggut lebih dari 1500 nyawa dan mencederakan ribuan warga Gaza.

Selain daripada masalah nyawa yang bisa melayang dengan tiba-tiba, penduduk Gaza juga berhadapan dengan masalah mendapatkan kemudahan asas untuk terus hidup. Lebih kurang seminggu lalu satu-satunya pembangkit listrik di Gaza di bom penjajah Zionis mengakibatkan penduduk Gaza kini terpaksa bergelap. Penggunaan pembangkit listrik untuk mendapatkan daya elektrik kini tak bisa tetapi bekalan gas pula sukar didapati karena blokade Israel serta terowongan Gaza untuk menyelundupkan barang juga sudah banyak dimusnahkan.

Di tengah – tengah kesengsaraan dan kemusnahan ini seorang anak muda Gaza muncul dengan ciptaan yang mampu menyelesaikan masalah mendapatkan bekalan elektrik.Ibrahim Saad (18) mencipta alat yang mampu menghasilkan gas memasak dan elektrik dari sumber air.

Alat ini dicipta dan dibina sendiri oleh Ibrahim di bengkel rumah beliau. Ianya mampu menghasilkan bekalan hidrogen dari air yang kemudiannya digunakan sebagai gas memasak dan bahan bakar untuk menggerakkan generator elektrik.

Ibrahim mendapat ide untuk mencipta alat ini kerana tidak tahan dengan blokade penjajah Zionis sejak 2006. Bahan api yang diimpor ke Gaza dibatasi jumlahnya dan dijual pada harga yang terlalu mahal. Dengan terciptanya alat mensintesis hidrogen ini Ibrahim dapat mengurangkan pergantungan kepada bahan api konvensional keluarga beliau.

*Sumber: Middle East Monitor, amanz.my

Din Syamsudin sebut Pernyataan Jalal Sesat dan Menyesatkan

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Din Syamsudin menyatakan komentar tokoh Syiah, Jalaluddin Rakhmat yang menyatakan MUI pendukung ISIS adalah sesat dan menyesatkan.

“Saya tidak tertarik menanggapi pernyataan seperti itu,” kata Din di hadapan wartawan dalam usai seminar bertajuk fenomena Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) di Gedung Auditorium Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (09/08) siang. Demikian dikutip dariHidayatullah.

Sebelumnya, pada Senin (04/08/2014) lalu Jalaluddin Rakhmat sempat menyatakan bahwa kelompok anti-Syiah adalah prospek utama pemicu konflik di Indonesia, dengan membantu ISIS untuk menghancurkan Syiah, termasuk menyebut-nyebut MUI dan MIUMI.

“Karena yang jelas itu (pernyataan Jalal) adalah dholalan murdiah, sesat dan menyesatkan,” ujar Din.

Sementara itu, ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai juga menyatakan, bahwa bila semua orang menjalankan Pancasila yang baik dan benar maka tidak ada orang yang menjadi teroris.

Ansyad juga menyinggung kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah teroris. Tapi ketika ditanya mengapa BNPT tidak mengirimkan pasukan Densus untuk memburu para kelompok OPM, ketua BNPT hanya menjawab bahwa pemerintah tidak ingin mengirim pasukan militer dalam arti bertempur, karena pemerintah Papua dalam menanggulangi OPM tidak menggunakan pendekatan keamanan, tapi dengan pendekatan kesejahteraan, hal ini nampak berbeda perlakuannya dengan kelompok Islam yang langsung ditembak mati saat menjadi terduga.

sumber
http://www.pkspiyungan.org/2014/08/din-syamsudin-sebut-pernyataan-jalal.html

Kisah Wanita Cantik yang Membuat Kagum Para Ulama

Ketika menelusuri sebuah jalan di kota Bashrah, Al Atabi melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang bersendau gurau dengan seorang lelaki tua buruk rupa. Setiap kali wanita itu berbisik, laki-laki tersebut pun tertawa.

Al Atabi yang penasaran kemudian memberanikan diri bertanya kepada wanita itu. “Siapa laki-laki tersebut?”
“Dia suamiku”

“Kamu ini cantik dan menawan, bagaimana kamu dapat bersabar dengan suami yang jelek seperti itu? Sungguh, ini adalah sesuatu yang mengherankan” Al Atabi meneruskan pertanyannya.
“Barangkali karena mendapatkan wanita sepertiku, maka ia bersyukur. Dan aku mendapatkan suami seperti dirinya, maka aku bersabar. Bukankah orang yang sabar dan syukur adalah termasuk penghuni surga? Tidak pantaskah aku bersyukur kepada Allah atas karunia ini?”

Al Atabi kemudian meninggalkan wanita itu disertai kekaguman. Ulama Al Azhar, Dr Mustafa Murad, juga kagum dengan wanita itu sehingga memasukkan kisah ini dalam bukunya Qashashush Shaalihiin. Kedua ulama tersebut tidaklah kagum kepada wanita itu karena kecantikannya. Mereka kagum karena agamanya.

Dan benarlah pesan Rasulullah: “Wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Wanita yang baik agamanya, ketika ia kaya, ia tidak sombong. Ia justru dermawan, suka berinfaq dan mendukung perjuangan dakwah suami dengan hartanya.

Wanita yang baik agamanya, ketika ia memiliki kedudukan tinggi dan nasab yang mulia, ia tidak menghina orang lain. Ia justru menjadi wanita yang mulia dan menggunakan kedudukannya untuk membela kebenaran.

Wanita yang baik agamanya, ketika ia cantik, ia tidak membuat suaminya resah. Ia justru menjadi penghibur hati dan penyejuk mata bagi suaminya tercinta. Wallahu a’lam bish shawab. [Abu Nida]